Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Tanggung Jawab Pidana Pedagang Pasar Tradisional dalam Ketidaktahuan atas Peredaran Barang Bermerk Palsu Ivan, Roy; Fadianto, Keizha Khairunnisa Putri; Pical, Elsa Tesalonika; Antono, Joni; Nasution, Jasmine Azura; Kharisma, Getza Ananda Putra; Fauzan, Diki; Intan, Nancy Roma; Angellica, Diva Nabila
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.47940

Abstract

Peredaran barang bermerek palsu di pasar tradisional merupakan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, sekaligus menyentuh aspek keadilan bagi pedagang kecil yang sering kali tidak mengetahui keaslian barang yang mereka jual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana bagi pedagang pasar tradisional yang menjual barang bermerek palsu tanpa pengetahuan akan kepalsuan tersebut, serta mengevaluasi penerapan hukum positif yang adil dan proporsional tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pemilik merek sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai (culpa) dan mengabaikan standar kehati-hatian minimum, meskipun tidak memiliki niat jahat. Namun, penerapan pidana terhadap pedagang kecil harus memperhatikan peran, intensi, dan kontribusi objektif dalam distribusi barang palsu. Oleh karena itu, diperlukan diferensiasi normatif antara pelaku utama dan pelaku pasif, serta pendekatan hukum yang mengedepankan asas proporsionalitas, ultimum remedium, dan keadilan substantif. Perlindungan hukum yang berkeadilan dapat dicapai melalui kombinasi instrumen edukatif, preventif, dan mekanisme penyelesaian non-penal.
Analysis of Legal Certainty of Sugar Import Corruption from the Perspective of Minister of Trade Regulation Number 117 of 2015 (Case Study of Decision Number 55/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI) Antono, Joni; Ernawati, Ernawati
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.344

Abstract

The normative ambiguity in Articles 6 and 7 of the Minister of Trade Regulation Number 117 of 2015 creates room for interpretation regarding the state of emergency. This ambiguity has created legal uncertainty in the sugar import corruption case, as reflected in Decision Number 55/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI. This study aims to analyze the construction of the state of emergency in the regulation and evaluate the application of the elements of the crime of corruption in the court decision from the perspective of legal certainty. The research method used is a juridical-normative approach with a statutory regulatory approach and a case approach, using Jan M. Otto's theory of legal certainty and the doctrine of the state of necessity as analytical tools. The results show that Permendag 117/2015 contains a normative gap regarding the limits of the state of emergency, which triggers the criminalization of the policy. Furthermore, the application of the elements of abuse of authority and state losses in the decision does not meet the principle of legal certainty because it is based on potential losses and ignores the validity of valid administrative permits.