Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Fitria , Annisa
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pertanggung Jawaban Telkomsel Atas Kebocoran Rahasia Data Pribadi Pengguna Indihome Hasian, Diah Putri; Fitria , Annisa
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1440

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum Telkomsel atas terjadinya kebocoran data pribadi pelanggan layanan IndiHome dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebagai pihak yang berperan sebagai pengendali data, Telkomsel seharusnya menjalankan prinsip data protection by design and by default. Namun, insiden kebocoran data yang terjadi pada tahun 2020 dan 2022 menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal dan kegagalan dalam pelaksanaan prinsip tersebut secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual, dengan metode kualitatif yang berfokus pada analisis hukum positif serta studi kasus aktual mengenai pelanggaran data. Hasil dari penelitian ini ialah Telkomsel dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 39, 46, dan 47 UU PDP, yang mewajibkan pengendali data untuk menjaga keamanan informasi, melaporkan insiden secara tepat waktu, dan memberikan kompensasi kepada korban atas dasar prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Implikasi hukum dari pelanggaran ini mencakup potensi dikenakannya sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keamanan siber, peningkatan transparansi audit, serta pembentukan otoritas pengawas independen sebagai bentuk langkah preventif dan represif dalam mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang
Pengawasan Proses Pemindahan Aset BUMN KR BPI DANANTARA Secara Perdata Sumaryanto, Vincentius Sulung; Fitria , Annisa
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1482

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pemindahan asset BUMN ke BPI Danantara, sebagai Badan Pengelola Investasi yang dibentuk oleh Negara. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berfungsi sebagai entitas utama dalam mengelola investasi dan Aset BUMN dengan pembentukan Holding Investasi dan Holding Operasional, sehingga lebih transparan dan Akuntable dalam pengelolaan Aset BUMN. Tujuan penelitian ini  agar Bagaimana Pengawasan Proses Pemindahan Aset BUMN Ke BPI Danantara Secara Perdata dan Bagaimana Menanggulangi Potensi Sengketa Wanpretasi Yang Mungkin Timbul Terkait Pemindahan Aset BUMN. Jenis Penelitian menggunakan hukum Yuridis Normatif, pendekatan dengan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach), dengan Spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis untuk mengaji Norma-Norma Hukum dan Aspek-Aspek Yuridis dari suatu isu atau permasalahan Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori hukum  Teori Gustav Radbruch  yaitu Keadilan (Gerechtigkeit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Kepastian hukum (Rechtssicherheit). Sumber Hukum yang digunakan adalah UUD 1945, UU No.1 / 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.19 / 2003 Tentang BUMN, PP  No.10/2025 Tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara , Kep Pres  No.30 /2025 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara. Hasil penelitian proses pemindahan asset-aset BUMN ke BPI Danantara yang dilaksanakan secara bertahap ini masih dalam kajian terus menerus secara komprehensif dan kurang transparansi serta akuntabilitas dalam pemindahan asset-aset BUMN guna memastikan keberhasilan dan meminimalkan resiko potensi sengketa Wanpretasi yang mungkin timbul.
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Akibat Malpraktik Medis (Studi Putusan Nomor1324/Pdt.G/2021/Pn Tng) Fitria , Annisa; Andinta, Sherry
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1403

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti klasifikasi Perbuatan Malpraktik medis berdasarkan Putusan Nomor : 1324/Pdt.G/2021/PN Tng dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan Nomor : 1324/Pdt.G/2021/PN Tng apakah telah sesuai dengan asas keadilan terhadap pasien dalam kasus malpraktik yang terjadi di RSBHC dengan operasi caesar. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan Klasifikasi perbuatan malpraktik medis berdasarkan Putusan Nomor  1324/Pdt.G/2021/PN Tng ialah malpraktik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 51 huruf (a). Hasil dari penelitian bahwa tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut termasuk pada klasifikasi tindakan akibat kelalaian tindakan medis. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng tidak sesuai dengan asas keadilan terhadap pasien. Menurut peneliti, seharusnya dalam sistem peradilan di Indonesia, majelis hakim harus memberikan kesempatan, termasuk saran-saran kepada pihak penggugat guna perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan dalam gugatan penggugat jika terdapat hal-hal yang masih salah ataupun keliru. Sehingga proses berperkara bisa lanjut ke pemeriksaan pokok perkaradan   majelis   hakim   harus   mempertimbangkan   bukti   berupa   surat   keputusan   Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia MKDKI No. 18/VI/2020 yang  menyatakan bahwa Dokter berinisial EAP telah terbukti secara sah dan  meyakinkan telah melanggar Disiplin Kedokteran atas penyuntikan anestesi spinal lebih dari 12 kali. Dengan demikian pasien dapat merasakan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Co-Authors Andinta, Sherry Hasian, Diah Putri Sumaryanto, Vincentius Sulung