<![CDATA[Transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik. Di Kabupaten Sumenep, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah mengambil langkah strategis dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Penatausahaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kedua sistem ini bertujuan untuk mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah secara lebih terintegrasi, akuntabel, dan real time. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan SIPD dan SP2D serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap kegiatan operasional sistem, wawancara dengan aparatur pelaksana, serta studi dokumentasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Diskominfo Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dan SP2D memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi proses administrasi keuangan, mempercepat waktu pencairan dana, serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Namun, terdapat sejumlah kendala teknis dan non-teknis, seperti seringnya gangguan sistem (error) pada aplikasi SIPD, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, serta kurangnya pelatihan dan pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap sistem digital tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan regulasi yang adaptif agar transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan optimal, efisien, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Transformasi digital dan pelayanan publik]]>
