Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia Judex Laguens
Ardiansyah, Mirza
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Urgensi Pemaafan Hakim (Rechterlijke Pardon) dalam Prespektif Pendekatan Keadilan Restoratif Di Lingkungan Peradilan Militer Ardiansyah, Mirza; Rosadi, Hendi
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.251-266

Abstract

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang menitikberatkan kepada pemulihan keadaan dengan melibatkan pelaku, korban/dan atau keluarga serta masyarakat sehingga terjadi rekonsiliasi bukan suatu pembalasan. Dasar hukum pendekatan keadilan restoratif yaitu Perma Nomor 1 tahun 2024. Terdapat beberapa kendala penerapan keadilan restoratif di sistem peradilan pidana militer diantara dari segi substansial, kelembagaan serta budaya hukum aparat penegak hukum. Salah satunya penerapan keadilan restoratif hanya dapat berupa penjatuhan putusan pidana bersyarat (Voorwaardelijke veroordeling) sebagaimana amanat dari Perma 1/2024. Ironisnya penjatuhan pidana bersyarat tersebut berakibat pada penerapan Sanksi Administratif bagi prajurit TNI berbeda dengan penjatuhan pidana bersyarat di peradilan umum. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan, maka penulis ingin memberikan konsep pemikiran melalui suatu putusan dalam bentuk pemaafan hakim (Rechterlijke Pardon). Konsep pemaafan hakim belum pernah dipraktekkan oleh hakim di pengadilan militer dengan alasan belum ada dasar hukumnya. Akan tetapi, dengan prinsip kebebasan hakim, kemandirian yang didasari prinsip integritas dan profesional, hakim dapat melakukan penemuan hukum (Rechtvinding) melalui metode interpretasi. Dan pada akhirnya pemaafan hakim merupakan langkah solutif dan mutlak harus dilakukan karena dengan putusan berupa pemaafan hakim, pelaku tidak dijatuhi pemidanaan maupun tindakan sehingga tidak akan berdampak pada penerapan sanksi administratif bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.
Urgensi Pemaafan Hakim (Rechterlijke Pardon) dalam Prespektif Pendekatan Keadilan Restoratif Di Lingkungan Peradilan Militer Ardiansyah, Mirza; Rosadi, Hendi
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.251-266

Abstract

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang menitikberatkan kepada pemulihan keadaan dengan melibatkan pelaku, korban/dan atau keluarga serta masyarakat sehingga terjadi rekonsiliasi bukan suatu pembalasan. Dasar hukum pendekatan keadilan restoratif yaitu Perma Nomor 1 tahun 2024. Terdapat beberapa kendala penerapan keadilan restoratif di sistem peradilan pidana militer diantara dari segi substansial, kelembagaan serta budaya hukum aparat penegak hukum. Salah satunya penerapan keadilan restoratif hanya dapat berupa penjatuhan putusan pidana bersyarat (Voorwaardelijke veroordeling) sebagaimana amanat dari Perma 1/2024. Ironisnya penjatuhan pidana bersyarat tersebut berakibat pada penerapan Sanksi Administratif bagi prajurit TNI berbeda dengan penjatuhan pidana bersyarat di peradilan umum. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan, maka penulis ingin memberikan konsep pemikiran melalui suatu putusan dalam bentuk pemaafan hakim (Rechterlijke Pardon). Konsep pemaafan hakim belum pernah dipraktekkan oleh hakim di pengadilan militer dengan alasan belum ada dasar hukumnya. Akan tetapi, dengan prinsip kebebasan hakim, kemandirian yang didasari prinsip integritas dan profesional, hakim dapat melakukan penemuan hukum (Rechtvinding) melalui metode interpretasi. Dan pada akhirnya pemaafan hakim merupakan langkah solutif dan mutlak harus dilakukan karena dengan putusan berupa pemaafan hakim, pelaku tidak dijatuhi pemidanaan maupun tindakan sehingga tidak akan berdampak pada penerapan sanksi administratif bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.
Co-Authors Rosadi, Hendi