Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kajian Yuridis Hambatan Penanggulangan Kasus Pornografi di Polres Boalemo dan Pendekatan Solutif untuk Penguatan Perlindungan Korban Latili, Nurlin; Rusdiyanto U. Puluhulawa, Mohamad; Towadi, Mellisa
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v3i2.225

Abstract

This study aims to analyze the legal and non-legal obstacles in handling pornography cases at the Boalemo Police Headquarters and formulate a solution to strengthen victim protection. The main questions answered are how legal, technical, and social obstacles affect the effectiveness of handling pornography cases, and what solutions can be implemented to improve victim protection comprehensively. The research method used is empirical juridical with observation techniques, in-depth interviews with investigators, victims, and related parties, as well as documentation of legal documents and relevant literature. The data is analyzed qualitatively by linking the legal and social aspects of the case. The research method used is empirical legal research with techniques of observation, in-depth interviews with investigators, victims, and relevant parties, as well as documentation of legal documents and relevant literature. Data is analyzed qualitatively by linking field findings to victim protection theory and applicable legal provisions. The results of the study indicate that the Boalemo Police have enforced the law against perpetrators of pornography in a procedural manner, maintaining the confidentiality of identities and providing psychological assistance to victims. However, victim protection is still dominated by a repressive approach and is not yet optimal in terms of psychological, social, and economic recovery. The main obstacles found include regulatory disharmony between the Pornography Law and the ITE Law, limited digital forensic facilities, weak inter-agency coordination, low legal and digital literacy among the public, and social stigma towards victims. The findings emphasize the importance of strengthening inter-agency coordination, legal education and digital literacy, as well as developing an integrated victim support system. This study recommends strengthening integrated service units, enhancing the capacity of cyber law human resources,  harmonizing technical regulations, and providing preventive education to the public. These findings are expected to serve as a reference for the development of more adaptive and responsive policies and law enforcement practices in protecting victims of digital crimes at both the regional and national levels.
Analisis Upaya Penanganan Anak Berhadapan Hukum Dalam Konsep Restorative Justice Wardhana Machmud, Andika; Ekawaty Ismail, Dian; Puluhulawa , Jufryanto; Rusdiyanto U. Puluhulawa, Mohamad
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.384

Abstract

Penanganan bagi anak yang bermasalah dengan hukum sudah diatur dalam hukum positif. Sifat dasar anak sebagai pribadi labil, masa depannya sebagai aset bangsa, dan kedudukannya di masyarakat yang membutuhkan perlindungan menjadi dasar alternatif menghindarkan anak dari pidana formal, penjara, dan stigma anak sebagai narapidana. Proses penyelesaian yang dilakukan penegak hukum harusnya diselesaikan dengan cara efektif melalui diversi pendekatan restorative justice. Tujuan dari penelitian ini memberikan pandangan terhadap efektifnya Sistem Peradilan Anak yang berorientasi pada Restorative Justice yang berangkat dari permasalahan bagaimana upaya penanganan anak berhadapan hukum dalam restorative jurtice. penelitian ini menggunakan penedekatan konseptual dan perundang-undangan. Adapun hasil yang didapatkan yakni, Restorative justice melalui diversi yang diyakini dapat menjaga hak-hak yang harus didapatkannya sekaligus dapat menghukumnya ketika berbuat kesalahan. Pemerintah meyakini anak adalah masa depan bangsa yang harus dijaga. ketika anak tersebut menjadi korban, maka proses keadilan yang dilalui anak di pengadilan hanya akan menambah beban fisik dan psikisnya. Sistem restorative justice melalui diversi melibatkan banyak pihak didalamnya, hal ini untuk mencapai keadilan hasil diversi berupa keputusan akhir dari musyawarah yang dilakukan beberapa pihak termasuk pihak masyarakat, korban, keluarga korban, hingga pelaku. Pengadaan seluruh aspek yang terlibat didalamnya guna menyelesaikan perkara tanpa melalui proses pengadilan