Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Legislasi Indonesia
Kartikasari, Feby Ivalerina
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Assessing Environmental Protection In Indonesian Mining Laws Kartikasari, Feby Ivalerina
Arena Hukum Vol. 18 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2025.01802.4

Abstract

This research investigates the quality of Indonesian mining laws in regulating environmental protection, prompted by the ongoing environmental degradation as a consequence of mining activities. Although various laws have been introduced since the Dutch colonial era, environmental issues remain largely unresolved. This raises the key question: has the quality of current mining laws improved in ensuring environmental protection? Some studies have addressed environmental and natural resource governance in Indonesia, analysing several legal provisions that reveal weaknesses in environmental protection. However, they have not explicitly focused on evaluating the quality of the relevant laws and regulations. Unlike previous research, this study examines legal quality in depth by establishing measurable criteria for analysis. It employs a normative legal method, drawing on legis prudence literature toapply both formal and substantive quality criteria. It also incorporates internationally accepted principles for mining and environmental management. The findings reveal that Indonesia’s mining laws do not meet the legal quality criteria for environmental protection. However, Law No. 4 of 2009 has a higher level of legal quality compared to Law No. 3 of 2020. These results indicate a regression in the legal quality of environmental protection within Indonesia’s mining regulatory framework. This study contributes to legal scholarship by presenting a structured method for analysing the quality of laws and offers valuable insights into the quality of mining law in resource-rich countries, especially Indonesia.
Mengukur Rasionalitas Pembuatan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Kartikasari, Feby Ivalerina
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i4.1526

Abstract

Kualitas suatu undang-undang sangat dipengaruhi oleh proses pembentukannya. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa pembentukan undang-undang yang rasional akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, sementara pandangan lain menilai proses tersebut sarat dengan dinamika politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip rasionalitas dapat diterapkan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum socio-legal dengan pendekatan konseptual dan analisis kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen resmi (naskah akademik, risalah DPR, laporan pemerintah), serta wawancara semi-terstruktur dengan para pemangku kepentingan, meliputi pembuat undang-undang, pejabat pemerintah, akademisi, LSM, dan konsultan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan kedua undang-undang tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip rasionalitas karena adanya dominasi kepentingan tertentu dan pengaruh politik yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong pembentukan undang-undang yang lebih rasional dan berbasis bukti melalui peningkatan kualitas naskah akademik, perluasan partisipasi publik yang substantif, keseimbangan peran antaraktor, serta penguatan kapasitas analisis dalam proses legislasi.
Co-Authors