Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Nur Afaricha Aylinda
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Konstitusional State Auxiliary Agencies Berbasis Independent Regulatory Agencies (IRAS) Guna Mewujudkan Kredibilitas Pelayanan Negara Secara Demokratis Dalam Perspektif Check And Balances Nur Afaricha Aylinda
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v1i3.332

Abstract

This article will discuss the concept of Independent Regulatory Agencies (IRAs) as an alternative to constitutional protection for c in Indonesia. State auxiliary agencies are state institutions that are formed and have authority based on other laws and regulations. In Indonesia, state auxiliary agencies are not regulated in a legal basis, so it is still unclear about their position in the constitution. Apart from that, there is still uncertainty regarding the independence of state auxiliary agencies which causes the authority of these state institutions to be limited. This study is a qualitative legal research. Data collection techniques using literature study. The type of data used is secondary data derived from data sources of laws and regulations, articles, and journals. The research method used is a normative juridical approach. Data analysis techniques use descriptive analysis specificatios. This research finds that state auxiliary agencies in Indonesia were formed on the basis of other laws or are said to be not state institutions that have the authority mandated by the 1945 Constitution. Unlike in the United States and Europe, state auxiliary agencies are legally guaranteed by laws and regulations and are even stated explicitly and limitively. Independence and self regulatory are two important elements in IRAs. This study recommends the concept of IRAs as an idea for improving the arrangement of state auxiliary agencies in Indonesia so as to create effective democratic state services. Some of the models that can be applied include; minimizing the authority of the DPR in selecting leaders of state auxiliary agencies, granting independent authority and affirming non-partisan provisions.
TINJAUAN KESIAPAN POLITIK HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN AKUNTABILITAS EKOLOGIS DALAM PRINSIP GREEN ELECTION Teguh Ramadhan Putra Pratama; Nur Afaricha Aylinda
Bahasa Indonesia Vol 7 No 1 (2025): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/szxp0f72

Abstract

Pemilihan umum menjadi instrumen penting dalam representasi kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Kampanye menjadi pendekatan dalam mekanisme proses pemilihan umum yang dilakukan secara masif sehingga berdampak pada lingkungan. Bahwa pada 2024 berjalannya kegiatan kampanye mencapai satu ton limbah alat peraga, yang didominasi dengan sampah plastik. Permasalahan ini menimbulkan urgensitas tentang kesiapan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada kelancaran penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh partisipan pemilu terhadap pemeliharaan lingkungan. Doctrinal research menjadi pilihan jenis penelitian yang meninjau keberlakuan hukum di suatu negara dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber primer dan penelitian ahli hukum terkait sebagai sumber sekunder. Data yang terhimpun menggunakan teknik studi pustaka dan studi dokumentasi hukum, dengan teknik analisis berbasis deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Memahami legal framework green election Indonesia terlihat adanya kekosongan hukum dalam peraturan pokok pemilihan umum. Kekosongan ini terlihat dari tidak ditemukannya ketentuan khusus untuk mewujudkan green election. Implementasi prinsip green elections perlu diatur dalam regulasi pemilihan umum sehingga pelaksanaan pemilihan umum tidak hanya merepresentasikan kedaulatan rakyat, namun juga melihat aspek tanggung jawab lingkungan dalam menjaga keberlangsungan ekologis. Bahwa untuk melihat lebih lanjut terkait implikasi atas kekosongan hukum tersebut, dalam penelitian ini tinjauan Regulatory Impact Analysis dan Cost and Benefit Analysis menjadi pilihan pendekatan pengukur untuk memperlihatkan hasil potensial atas efektivitas dan strategi dari berjalannya politik hukum pemilihan umum terhadap kesejahteraan ekologis. Hasil dari parameter tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan terkait sikap dan tindakan konservatif dari para kontestan politik dalam menarik perhatian masyarakat melalui kampanye, yaitu dengan menjadikan agenda pemeliharaan lingkungan sebagai pemasarannya.
Co-Authors Teguh Ramadhan Putra Pratama