Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

From Capacity to Welfare: The Role of MSME Human Resource Transformation through Innovation, Digitalization, Emotional Intelligence, and Sustainability in Driving Community Economy Budiarti, Resti; Yusuf, Muhammad; Junaidi, Ahmad
Tirakat: Jurnal Terobosan Peduli Masyarakat Vol 2 No 3 (2025): September 2025
Publisher : PT. LITERASI SAINS NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61100/j.tirakat.v2i3.288

Abstract

This study aims to analyze the role of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) human resource transformation through innovation, digitalization, emotional intelligence, and sustainability in improving community welfare. The method used is a literature review with a qualitative approach focused on enriching references related to community service. Data were collected from Google Scholar and selected credible websites covering the period 1964–2025. From an initial search of 50 articles, after a rigorous selection process based on relevance, quality, and relation to the theme of community service, 36 articles were analyzed descriptively. The results show that innovation plays a role in creating added value for MSME products and services, digitalization expands market access, emotional intelligence enhances the quality of relationships with customers and partners, while sustainability ensures business continuity through the balance of economic, social, and environmental aspects. This study contributes to the literature by integrating various relevant theories, such as the Resource-Based View, Innovation Theory, Technology Acceptance Model, Emotional Intelligence, and the Triple Bottom Line. The conclusion emphasizes that MSME human resource transformation through these four dimensions provides a tangible contribution to community welfare, thus serving as an important reference for designing community service programs based on MSME development.
Fungsi Organisasi dalam Memulihkan Hak Eks – Tahanan Politik 1965 : Analisis dengan Teori Genealogi Michel Foucault Peranginangin, Fernanda E.; Budiarti, Resti; Pujiati, Pujiati
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i1.6682

Abstract

Peristiwa G30S 1965 menjadi mimpi buruk bagi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan orang-orang yang pernah berafiliasi dengan partai tersebut. Kemenangan Orde Baru menjadi pertanda dimulainya represi terhadap kehidupan mereka. Mereka yang kemudian mengalami penahanan dan dibebaskan pada tahun 1970-an, kemudian dikenal sebagai Eks-Tapol ’65. Pembebasan itu nyatanya tidak seperti yang mereka harapkan, selama rezim Orde Baru masih berkuasa, kehidupan mereka bahkan keluarga mereka masih akan terus direpresi. Kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 menjadi suatu momentum bagi eks-tapol ’65 untuk mulai menunjukkan resistensi mereka. Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 kemudian dibentuk oleh beberapa eks-tapol ’65 setahun setelahnya. Dengan menggunakan teori sosial kritis Genealogi Kekuasaan Michel Foucault sebagai landasan berfikir, kajian ini kemudian mengungkapkan fungsi organisasi dalam memulihkan hak-hak para eks-tapol ’65. YPKP 1965 melakukan litigasi dan advokasi untuk menghasilkan suatu wacana yang mereka bentuk, guna mendekonstruksi narasi ‘resmi’ rezim Orde Baru. Dekonstruksi terhadap narasi ‘resmi’ tersebut kemudian memunculkan kuasa bagi eks-tapol ’65 untuk mengklaim kembali hak dan identitas mereka.
Politik Ingatan dan Penghapusan: Hilangnya Identitas Orang ‘Indo’ dari Narasi Keindonesiaan Budiarti, Resti; Estepan, Fernanda; Pujiati, Pujiati
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4707

Abstract

Artikel ini menganalisis proses hilangnya identitas orang Indo dari narasi nasional Indonesia melalui perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci. Dengan menelaah hubungan antara kekuasaan, ingatan kolektif, dan representasi kultural, penelitian ini menyoroti bagaimana negara pascakolonial membentuk “keindonesiaan” melalui mekanisme seleksi sejarah dan politik kebudayaan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis wacana kritis terhadap teks sejarah, arsip kolonial, dan representasi media, penelitian ini menemukan bahwa penghapusan orang Indo dari narasi nasional merupakan bagian dari proyek hegemonik negara untuk membangun identitas nasional yang homogen, anti-kolonial, dan berlandaskan dikotomi “pribumi versus penjajah.” Hasilnya menunjukkan bahwa memori kolektif tentang komunitas Indo mengalami marginalisasi sistematis melalui institusi, historiografi, dan budaya populer.
Kontrol Narasi Nasionalisme Melalui Hukum: Analisis Hegemoni Gramsci Terhadap Represi Identitas Etnis ‘Indo’ dalam Lembaran Negara 1950 No. 2 Budiarti, Resti; Estepan, Fernanda; Pujiati, Pujiati
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4708

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum dijadikan instrumen hegemoni dalam membentuk narasi nasionalisme Indonesia pascakolonial, dengan menelaah Lembaran Negara 1950 Nomor 2 tentang Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Dokumen ini menjadi sumber arsip penting bagi kajian sejarah politik kewarganegaraan Indonesia, karena mengatur pemisahan status hukum antara “warga negara Indonesia” dan “warga negara Belanda” setelah pengakuan kedaulatan 1949. Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (Fairclough, 1995) dan teori hegemoni Antonio Gramsci, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum kewarganegaraan berfungsi bukan hanya sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai alat politik yang membentuk konsensus ideologis tentang keindonesiaan yang homogen. Mekanisme hak opsi yang diatur dalam dokumen ini secara simbolik memaksa etnis Indo (Indische Nederlanders) meninggalkan identitas hibrid mereka, dan dengan demikian merepresentasikan bentuk represi ideologis terhadap pluralitas identitas yang dianggap mengancam narasi nasionalisme baru. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaran Negara 1950 No. 2 berperan sebagai teks hegemonik yang meneguhkan ide nasionalisme murni melalui bahasa hukum. Dalam konteks arsip politik, dokumen ini menjadi bukti konkret bagaimana negara pascakolonial Indonesia menggunakan hukum untuk melakukan “pembersihan identitas” dan menegakkan legitimasi ideologi nasional melalui kontrol terhadap wacana kewarganegaraan. Dengan demikian, kajian ini menempatkan hukum sebagai bagian dari praktik kekuasaan kultural yang membentuk sejarah politik nasionalisme Indonesia.