Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Transformation Of Sharia Business Management Governance In The Digital Era Bahtiar, Bahtiar; Diantama, Suarifqi; Arlovin, Teguh
Jurnal Fokus Manajemen Vol 5 No 3 (2025): Agustus
Publisher : LPPJPHKI Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jfm.v5i3.9409

Abstract

This study aims to analyze the transformation of Sharia business governance in the digital era by emphasizing the role of the Sharia Supervisory Board (SSB), the integration of modern technology, as well as collaborative and multi-stakeholder governance models. A qualitative approach with a case study design was employed to examine the transformation of Sharia business governance in the digital era. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document studies involving practitioners, academics, regulators, and the Sharia Supervisory Board. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, with validation through source and method triangulation. The findings reveal that the utilization of digital technologies such as AI, blockchain, and big data plays a crucial role in enhancing transparency, accountability, and efficiency in Sharia business governance. This study provides a conceptual contribution to the development of a digital-based Sharia governance framework relevant to modern challenges. The results further indicate that implementing technologies such as artificial intelligence, blockchain, and big data can significantly improve the effectiveness, transparency, and accountability of digital Sharia governance. Moreover, the SSB not only functions as a supervisory body but also as a strategic partner in promoting digital innovation aligned with the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah. The study also emphasizes that a collaborative and multi-stakeholder governance model is essential to strengthen public trust and enhance competitiveness at the global level. Therefore, adaptive, innovative, and participatory digital Sharia governance can serve as a key to building a sustainable, inclusive, and competitive Sharia business ecosystem in the era of digital transformation.
Model Hukum Responsif Digital Berbasis Progressive Web App Untuk Transformasi Penanganan Kekerasan Seksual Anak: Pengembangan Aplikasi Lindaa (Lindungi Anak-Anak) Sumaya, Pupu Sriwulan; Arlovin, Teguh
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6574

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang berpotensi menciptakan siklus kekerasan (cycle of abuse) lintas generasi. Sistem hukum yang ada saat ini terbukti masih memiliki celah karena terlalu fokus pada penghukuman dan belum optimal dalam aspek pemulihan korban melalui keadilan restoratif, pendampingan hukum bagi kelompok rentan, serta pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan membangun model hukum responsif digital untuk penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui pengembangan aplikasi berbasis Progressive Web App (PWA) bernama LINDAA (Lindungi Anak-Anak). Penelitian menggunakan metode campuran (mixed-methods) yang menggabungkan analisis hukum normatif-empiris dengan rekayasa perangkat lunak. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-struktural dengan informan dari UPTD PPA, Dinas P3AKB, Unit PPA Satreskrim Polres, dan LSM pendamping korban, serta pengembangan aplikasi menggunakan metode iterative prototyping dengan teknologi Laravel dan Vue.js. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hukum responsif digital dapat diimplementasikan melalui aplikasi LINDAA yang memiliki fitur form pelaporan berbasis identifikasi cepat, mekanisme eskalasi otomatis ke pihak berwenang, dashboard pelaporan dan tindak lanjut, serta komunikasi lintas institusi secara real-time. Aplikasi ini berhasil mengintegrasikan kerangka hukum positif dengan pendekatan pemulihan korban dan pendampingan, serta menjadi alat bantu teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelaporan, pengawasan, dan intervensi kasus.