<![CDATA[Penelitian ini berfokuskan pada kecelakaan tunggal non angkutan umum yang tidak mendapat idana isantunan kecelakaani lalui ilintas, realita ini menunjukkan adanya disparitas layanan dana santunan kecelakaan terhadap korban kecelakaan, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait kebijakan PT. Jasa Raharja perspektif Maslahah Mursalah. Metodei penelitiani yangi akan digunakan adalahi studi kualitatifi dengani pendekatan kepustakaan yangi bersifat deskriptif-analitis. Sumber primernya adalah kebijakan PT. Jasa Raharja dan regulasi yang berkaitan dengan asuransi, sedangkan sumber sekundernya akan diperoleh dari kajian terdahulu, jurnal atau leterasi lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Ditemukan, bahwa kebijakan PT. Jasa Raharja perspektif maslahah mursalah belum dikatan maslahah, karena pada prakteknya terdapat disparitas layanan terhadap korban kecelakaan tunggal yang tidak mendapatkan danai santunan, sedangkan dalam UUi Noi 34i Tahuni 1964i dan PPi Noi 18i 1965 hanya menanggung dana santunan pada pihak ketiga (korban yang ditabrak). Salah satu syarat maslahah pada kebijakan tersebut harus berorentasi pada seluruh korban bukan hanya sebagian. Selain itu, tidak adanya maslahah bagi korban kecelakaan tunggal adalah adanya ketidakadilan, kerugian materil dan psikologis, kurangnya transparansi, dan pengabaian HAM, karena ini menyangkut maslahah primer (Dharuriyat) yang akan menghambat pada kehidupan korban. (This study focuses on single non-public transport accidents that do not receive accident compensation funds. This reality shows that there is a disparity in accident compensation funds for accident victims, so it is necessary to conduct research related to PT. Jasa Raharja's policy from the perspective of Maslahah Mursalah. The research method to be used is a qualitative study with a descriptive-analytical literature review approach. The primary sources are PT. Jasa Raharja's policies and regulations related to insurance, while secondary sources will be obtained from previous studies, journals, or other literature related to the research object. It was found that PT. Jasa Raharja's policies from the Maslahah Mursalah perspective have not been deemed beneficial, as in practice there is a disparity in services for single-vehicle accident victims who do not receive compensation funds, while under Law No. 34 of 1964 and Government Regulation No. 18 of 1965, compensation funds are only provided to third parties (victims who were hit). One of the conditions for maslahah in this policy is that it must be oriented towards all victims, not just some. In addition, the absence of maslahah for victims of single accidents is unfair, causes material and psychological losses, lacks transparency, and disregards human rights, because this concerns primary maslahah (Dharuriyat) that will hinder the lives of victims.)]]>
