Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Student Research Jurnal Ilmiah Nusantara
Agus Nurulsyam S
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN (Studi di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran) Muhammad Fauzi Azhar; Agus Nurulsyam S; Otong Husni Taufiq
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Ilmiah Nusantara
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v2i6.6353

Abstract

This research is motivated by the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2023 concerning Regional Taxes and Levies by the Pangandaran Regency Transportation Agency at the Green Canyon Pangandaran Tourist Attraction which has not been optimal. The purpose of this study is to determine the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2023 concerning Regional Taxes and Levies by the Pangandaran Regency Transportation Agency at the Green Canyon Pangandaran Tourist Attraction. The method used in this study is descriptive analysis. Informants are 10 people. Data collection techniques are literature studies, field studies (observations and interviews) and documentation. The author uses qualitative data analysis techniques through processing data from interviews and observations to draw conclusions so that they can answer the problems in the research. Based on the research results, it is known that the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2023 concerning Regional Taxes and Levies by the Pangandaran Regency Transportation Agency at the Green Canyon Pangandaran tourist attraction has been carried out, although not optimally. This is evidenced by the results of the study, which revealed that of the four dimensions used as measuring instruments in the study, eight indicators have not been optimally implemented due to a lack of clarity regarding the parking levy collection mechanism, resulting in persistent tariff discrepancies in levy collection. This is due to a lack of routine supervision and a lack of adequate budget support to meet the needs of parking attendants.
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 2024 DI KOTA BANJAR Reza Riyaldi Rahayu; Agus Nurulsyam S; Erlan Suwarlan
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 3 No. 6 (2025): Jurnal Sains Student Research (JSSR) Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v3i6.6770

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan Pemilihan Umum 2024 belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pengawasan Pemilihan Umum 2024 di Kota Banjar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjar dalam pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 belum berjalan secara optimal. Meskipun Bawaslu telah melaksanakan berbagai tahapan pengawasan mulai dari pemutakhiran data pemilih, pengawasan pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, namun terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas pengawasan tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain terkait keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga yang belum maksimal, serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Oleh karena itu Bawaslu telah berupaya melakukan peningkatan kapasitas, koordinasi yang lebih baik, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengawasan pemilu.
Co-Authors Erlan Suwarlan Muhammad Fauzi Azhar Otong Husni Taufiq Reza Riyaldi Rahayu