<![CDATA[Abstrack Immigration detention that allows immigration officials to detain foreigners without judicial proceedings creates complex legal problems, as it is categorized as an administrative action, despite having characteristics like criminal law. This creates confusion in legal classification. Using normative legal research methods, this study reveals that the current creating hybrid 'crimmigration' characteristics that blur administrative and criminal law boundaries. While the international community recognizes immigration detention as administrative law, this research argues that there is an excessive overlap between administrative and criminal law in Indonesian immigration law, which creates both substantive and procedural ambiguity. To ensure legal certainty, this research suggests a clear separation of legal classifications until there is strong justification for their intersection. To achieve this, the research proposes that immigration detention be conceptualized solely as a temporary holding facility, aimed at preventing risks to public security based on well-defined indicators, particularly for cases that cannot be addressed through criminal law mechanisms. Abstrak Penahanan imigrasi yang memungkinkan pejabat imigrasi menahan orang asing tanpa melalui pengadilan menimbulkan masalah hukum yang rumit karena dikategorikan sebagai tindakan administratif, padahal ia memiliki karakter yang serupa dengan hukum pidana. Hal ini menciptakan kebingungan dalam penggolongan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berargumen bahwa sistem saat ini menciptakan karakteristik 'krimigrasi', yaitu persinggungan yang mengaburkan batas-batas hukum administratif dan pidana. Meskipun komunitas internasional mengakui penahanan imigrasi sebagai hukum administratif, penelitian ini berargumen bahwa terdapattumpang tindih berlebihan antara hukum administrasi dan pidana dalam hukum imigrasi Indonesia, yang menimbulkan ketidakjelasan substantif maupun prosedural. Untuk menjamin kepastian hukum, penelitian ini menyarankan untuk memastikan pemisahan penggolongan hukum yang tegas hingga ada justifikasi yang kuat untuk persinggungan tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, penelitian ini mengusulkan agar penahanan imigrasi dipahami semata-mata sebagai fasilitas penempatan sementara dengan tujuan pencegahan risiko terhadap keamanan masyarakat berdasarkan indikator yang jelas, khususnya untuk kasus-kasus yang tidak dapat ditangani melalui mekanisme hukum pidana.]]>
