Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Musahfi Miftah
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN WARTAWAN PEREMPUAN DALAM MENJALANKAN TUGASNYA KAJIAN TERHADAP TEORI KEPASTIAN HUKUM Farahdilla Azzainia Fauzi; Musahfi Miftah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60688

Abstract

Abstrak Perlindungan hukum bagi wartawan perempuan dalam menjalankan tugasnya merujuk pada prinsip kebebasan pers yang termasuk dalam pilar keempat negara demokrasi. Meski telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak menutup kasus banyaknya kekerasan berbasis gender yang dihadapi oleh wartawan perempun. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang mengkaji secara objektif menganai posisi wartawan perempuan dalam konstruksi Undang-Undang Pers dan akredibilitas Undang-Undang Pers sebagai dasar hukum perlindungan bagi wartawan perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa Secara komperehensif Undang-Undang Pers tidak cukup menjadi dasar perlindungan hukum bagi wartawan perempuan. Interpretasi perlindungan hukum dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers memberikan pandangan luas dan menciptakan ambiguitas yurisdiksi, sehingga muncul ketidakpastian hukum terhadap kasus bias gender. Guna menjaga kebebasan pers diperlukan adanya upaya kolektif dan berbagai pihak secara multi-faceted. Perlu adanya revisi Undang-Undang Pers agar tetap efektif dan relevan memberi perlindungan hukum bagi wartawan perempuan dalam menghadapi beberapa tantangan masa kini. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wartawan Perempuan, Kepastian Hukum   Abstract Legal protection for female journalists in carrying out their duties refers to the principle of freedom of the press, which is included in the fourth pillar of democracy. Although it has been protected by Law Number 40 of 1999 concerning the Press, it does not rule out the many cases of gender- based violence faced by female journalists. This research uses normative jurisprudence that objectively examines the position of women journalists in the construction of the Press Law and the credibility of the Press Law as a legal basis for the protection of women journalists. This study found that the Press Law is not sufficiently comprehensive as a basis for legal protection for women journalists. The interpretation of legal protection in Article 8 of the Press Law provides a broad view and creates jurisdictional ambiguity, resulting in legal uncertainty over gender bias cases. In order to maintain press freedom, a collective and multi-faceted effort is needed. There needs to be a revision of the Press Law so that it remains effective and relevant to provide legal protection for women journalists in facing some of today's challenges. Keywords: Legal Protection, Women Journalists, Legal Certainty
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Zulfa Firliyani; Musahfi Miftah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60929

Abstract

Abstrak Tindak pidana pemilu merupakan salah satu unsur krusial dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan umum menurut hukum positif di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana pemilu telah diatur dalam KUHP (Pasal 148–151) dan secara lebih khusus dalam UU No.7 Tahun 2017 (Pasal 488–554). Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika telah memenuhi unsur kesalahan yang diatur dalam undangundang, kecuali bagi yang tidak cakap secara hukum atau tidak sehat rohani. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap proses demokrasi yang bersih dan adil. Kata kunci : Tindak Pidana Pemilu, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Hukum Pemilu, Hukum Pidana, Pemilihan Umum   Abstract Election crimes are a crucial element in enforcing election law in Indonesia. This study aims to determine the classification of acts that constitute election crimes according to positive law in Indonesia and the criminal liability of perpetrators based on Law Number 7 of 2017. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that provisions regarding election crimes are regulated in the Criminal Code (Articles 148–151) and more specifically in Law Number 7 of 2017 (Articles 488–554). A person can be held criminally responsible if they have fulfilled the elements of an unlawful act regulated in the law, except for those who are legally incompetent or insane. Thus, law enforcement against perpetrators of election crimes provides legal certainty and protection for a clean and fair democratic process. Keywords: Electoral Crime, Criminal Liability, Law Enforcement, Law Number 7 of 2017, Election Law, Criminal Law, General Election.
Co-Authors Farahdilla Azzainia Fauzi Zulfa Firliyani