<![CDATA[Permasalahan kasus Tuberkulosis di Jakarta memerlukan kolaborasi multisektor dalam penanganannya. Kolaborasi antara pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah (LNP) menjadi kunci untuk mencapai target eliminasi TBC 2030. Penelitian ini menganalisis peran aktif Lembaga non pemerintah dalam penanganan kasus Tuberkulosis di DKI Jakarta dengan menggunakan kerangka konseptual peran Raharjo. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa lembaga non pemerintah berperan signifikan dalam pendanaan, penyediaan layanan kesehatan berbasis komunitas, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Fleksibilitas, kedekatan dengan komunitas, dan pendekatan partisipatif menjadi keunggulan lembaga non pemerintah dalam menjangkau kelompok marginal yang rentan terhadap Tuberkulosis. The tuberculosis problem in Jakarta requires a multi-sectoral collaboration in its handling. Collaboration between the government and Non-Governmental Organizations (NGOs) is key to achieving the 2030 TB elimination target. This study analyzes the active role of NGOs in handling tuberculosis cases in DKI Jakarta using Raharjo's conceptual framework of roles. Through a qualitative descriptive approach and literature review, this study found that NGOs play a significant role in funding, providing community-based health services, policy advocacy, and community empowerment. Flexibility, closeness to the community, and a participatory approach are the strengths of NGOs in reaching marginalized groups vulnerable to tuberculosis. ]]>
