<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Nagari Mungo Kecamatan Luak. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dalam meneliti proses implementasi kebijakan tersebut terlaksana. Penelitian ini mengacu kepada Teori Edward III yang terdiri dari empat indikator yaitu struktur birokrasi, disposisi, sumber daya dan komunikasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan teknik triangulasi yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah berjalan cukup baik namun belum efektif. Sehingga mempengaruhi lambatnya pencapaian tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi berbagai permasalahan baik dari internal pelaksana kebijakan maupun dari kelompok sasaran kebijakan. Implikasi penelitian menekankan pada pentingnya struktur birokrasi yang jelas dan efektif antara pelaksana kebijakan pada jenjang Pemerintah Nagari dengan Kabupaten dalam hal ini yang lebih berwenang adalah Badan Keuangan. Kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan untuk mempercepat target pencapaian. Komunikasi yang baik dalam penyebaran informasi mengenai kebijakan adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan agar kebijakan tepat sasaran dan semua pihak memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan kebijakan. Serta disposisi/sikap dari semua pelaksana maupun sasaran kebijakan sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan.]]>
