Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Asing Dalam Kasus Wanprestasi Kontrak Internasional Dalam Prinsip Lex Loci Contractus Fahad, Muhammad; Farchan Hamdani; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10295

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab perdata perusahaan asing dalam kasus wanprestasi kontrak internasional dengan berfokus pada penerapan prinsip lex loci contractus. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana prinsip lex loci contractus digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku serta bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan kepada perusahaan asing ketika terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kontrak internasional, penentuan hukum yang berlaku sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Prinsip lex loci contractus menjadi acuan utama dalam menentukan hukum mana yang digunakan ketika terjadi perselisihan, yaitu hukum negara tempat kontrak dibuat atau disepakati. Dalam konteks wanprestasi, perusahaan asing dapat dimintai pertanggungjawaban perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang telah disepakati dalam kontrak atau berdasarkan prinsip lex loci contractus. Namun, penerapan prinsip ini sering menghadapi kendala, seperti perbedaan sistem hukum antarnegara, pelaksanaan putusan pengadilan asing, dan keberadaan klausul choice of law dalam kontrak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan klausul hukum yang jelas dalam kontrak internasional serta penguatan mekanisme kerja sama internasional dalam penegakan hukum perdata lintas negara untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Praktik Pendampingan Perkara Non Litigasi Mediasi Sengketa Tanah Pada Lembaga Bantuan Hukum Ansor Farchan Hamdani; R. Fahrurrozi Nur Ansori
Pelayanan Unggulan : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan Vol. 2 No. 4 (2025): November: Pelayanan Unggulan : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/unggulan.v2i4.2405

Abstract

Non-litigation legal assistance in land dispute resolution is carried out by the Ansor Legal Aid Institute (LBH Ansor). This assistance is crucial considering the complexity of land law and the high demand of the community, especially vulnerable groups, for access to fast, efficient, and low-cost conflict resolution. This research is driven by the low public understanding of non-litigation mechanisms and the challenges in realizing proportional access to justice. The main objective is to comprehensively document the assistance procedures and identify the applied advocacy model. This research method uses a normative legal approach with a statute approach and a conceptual approach. The results of this study describe that LBH Ansor plays a strategic role as a mediator and legal facilitator, which includes initial case assessment, preparation of a mediation framework, and assistance in negotiations between the disputing parties. The main findings show that LBH Ansor's non-litigation assistance practices have successfully increased the effectiveness of land dispute resolution by prioritizing the principles of restorative justice and peace agreements, while also providing a replicable model for increasing access to justice outside the courts.