Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Ajaran Kausalitas Atas Kasus Pembunuhan “Kopi Sianida” Dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso Syarlis, Syarlis
Varied Knowledge Journal Vol. 2 No. 2: Varied Knowledge Journal, November 2024
Publisher : CT. Rajawali media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/vkj.v2i2.78

Abstract

In determining the causal relationship between actions and the resulting consequences, criminal law uses certain measures or criteria to determine the causal relationship between actions and the resulting consequences. This is where the teaching of causality is important, in seeing the relationship between one action and another which causes prohibited consequences. Based on the results of the analysis, it shows that the role of the Judge in making decisions is associated with the teaching of causality, namely the use of logic and legal reasoning in linking a series of events with the evidence and fatka - the facts presented. Consolidating/finding a series of events, namely seeing, admitting and confirming that a criminal act has occurred. In decision number 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, the judge's role in decision making is linked to the teaching of causality, namely the use of logic and legal reasoning in linking a series of events with the evidence and facts presented.
Analisis Fungsi Ultimum Remedium Hukum Pidana Ekonomi: Studi Kasus: Prejudiciel Geschill Dan Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 2149K/PID.SUS/2011) Syarlis, Syarlis
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 3 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i3.2484

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan doktrin ultimum remedium dalam hukum pidana ekonomi, dengan fokus pada studi kasus Putusan No. 2149 K/PID.SUS/2011 yang melibatkan prejudiciel geschill dan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. Permasalahan yang Dianalisis: Penelitian ini secara eksplisit menyoroti bagaimana prinsip ultimum remedium diterapkan dalam konteks hukum pidana ekonomi dan dampaknya terhadap penegakan hukum. Metodologi: Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum terkait dan studi kasus yang relevan. Metode analisis yang digunakan mencakup pendekatan kualitatif untuk memahami interaksi antara hukum pidana dan hukum perdata, serta implikasinya dalam praktik. Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara perkara perdata dan pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 76 KUHP (ne bis in idem) dan Pasal 81 KUHP (prejudiciel geschill), harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari tumpang tindih proses hukum. Studi kasus Putusan No. 2149 K/PID.SUS/2011 menggambarkan implementasi yang tepat dari fungsi ultimum remedium, di mana pengadilan memprioritaskan penyelesaian melalui mekanisme hukum lain sebelum menerapkan hukum pidana. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang BUMN yang menekankan bahwa kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman konsep ultimum remedium dalam hukum pidana Indonesia, serta relevansinya dalam mengelola kasus-kasus kompleks yang melibatkan tindak pidana korupsi di sektor ekonomi. Dengan pendekatan yang lebih proporsional, hukum pidana dapat digunakan secara tepat untuk mencapai keadilan dan melindungi kepentingan publik.