Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Gusmiarto, Dodik
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
UPAYA PEMBERIAN KEPASTIAN HUKUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KEDIRI DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI AKIBAT PUTUSAN PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr) Gusmiarto, Dodik; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7982

Abstract

Penerbitan sertipikat pengganti rawan bermasalah, terlebih apabila putusan pengadilan memerintahkan untuk menerbitkan duplikat sertipikat yang sertipikat lamanya telah dilampirkan dalam berkas perkara dalam putusan yang berbeda. Salah satu contoh masalah yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat pengganti sebagai akibat putusan pengadilan tersebut, terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana upaya pemberian kepastian hukum oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dalam penerbitan sertipikat pengganti akibat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr? 2) Bagaimana kendala Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dalam penerbitan sertipikat pengganti akibat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr.? Metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini yaitu 1) Upaya pemberian kepastian hukum oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dalam penerbitan sertipikat pengganti akibat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr dilakukan dalam bentuk diskresi. Namun upaya tersebut belum mencapai kepastian hukum karena hingga saat ini sertipikat pengganti belum diterbitkan belum memenuhi syarat kepastian hukum. 2) Kendala Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dalam penerbitan sertipikat pengganti akibat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr yaitu adanya pertentangan antara putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum. Hal tersebut menjadikan adanya diskresi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri yang didasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
UPAYA PEMBERIAN KEPASTIAN HUKUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KEDIRI DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI AKIBAT PUTUSAN PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr) Gusmiarto, Dodik; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i2 inpress.9390

Abstract

The issuance of replacement certificates is prone to problems, especially when a court decision orders the issuance of a duplicate certificate while the original certificate has already been attached to the case file in a different ruling. One example of an issue related to the issuance of a replacement certificate as a consequence of a court decision occurred in the Kediri District Court Decision Number 53/Pdt.G/2022/PN Kdr. The formulation of the research problems in this study is: 1) How are the efforts made by the Kediri City National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) to provide legal certainty in the issuance of replacement certificates as a consequence of the Kediri District Court Decision Number 53/Pdt.G/2022/PN Kdr? 2) What are the obstacles faced by the Kediri City National Land Agency in issuing replacement certificates as a consequence of the Kediri District Court Decision Number 53/Pdt.G/2022/PN Kdr?. This research uses an empirical legal research method. The findings of this research are: 1) The efforts of the Kediri City National Land Agency to provide legal certainty in issuing replacement certificates as a consequence of the Kediri District Court Decision Number 53/Pdt.G/2022/PN Kdr were carried out in the form of discretion. However, these efforts have not achieved legal certainty because until now the replacement certificate has not yet been issued and therefore does not fulfill the requirements of legal certainty. 2) The obstacles faced by the Kediri City National Land Agency in issuing replacement certificates as a consequence of the Kediri District Court Decision Number 53/Pdt.G/2022/PN Kdr are the contradictions between the Kediri District Court Decision Number 53/Pdt.G/2022/PN and Article 57 paragraph (1) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 1997 concerning Land Registration, which results in a legal vacuum. This situation requires the use of discretion by the Kediri City National Land Agency, based on the provisions of Article 22 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration.
Co-Authors Nurbaedah, Nurbaedah