<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penyelesaian tindak pidana narkotika dengan restoratif justice pada Satresnarkoba Polresta Padang dilakukan dengan cara mempertimbangkan bahwa tidak semua pelaku penyalahgunaan narkotika layak untuk mendapatkan hukuman pidana. Beberapa di antara mereka adalah korban yang perlu mendapatkan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Kepolisian mengadopsi strategi yang lebih progresif dan humanis dalam menangani kasus narkotika, dengan lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan pemulihan sosial dibandingkan dengan sekadar memberikan hukuman pidana. Proses penyelesaian tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice di Satresnarkoba Polresta Padang diawali dengan tahap penyelidikan dan asesmen awal. Kendala yang ditemui dalam penyelesaian tindak pidana narkotika dengan restoratif justice pada Satresnarkoba Polresta Padang diantaranya kendala non hukum yaitu kesadaran hukum masyarakat yang minim. Banyak masyarakat yang masih memiliki anggapan bahwa semua pelaku tindak pidana narkotika harus dihukum berat. Kendala Hukumnya kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga rehabilitasi. Aspek regulasi dan birokrasi yang kompleks juga menjadi tantangan dalam implementasi restorative justice. Efektivitas penyelesaian tindak pidana narkotika dengan restoratif justice terhadap tingkat kesadaran hukum pelaku pada Satresnarkoba Polresta Padang diukur dari kesadaran yang lebih tinggi untuk tidak mengulangi perbuatannya serta menjadi agen perubahan dalam lingkungan mereka. Efektivitas ditunjukan dengan penurunan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh mantan pelaku. Banyak pengguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi melalui mekanisme ini berhasil kembali ke masyarakat tanpa kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.]]>
