<![CDATA[Perlindungan hukum konsumen atas peredaran daging sapi glonggongan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Praktik glonggongan melanggar prinsip keamanan pangan, kehalalan, dan kesejahteraan hewan sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terkait peredaran daging sapi glonggongan serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah asas hukum dan norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen tercermin pada Pasal 4 dan Pasal 7 yang menjamin hak atas informasi, keamanan, dan ganti rugi, sementara kewajiban pelaku usaha menuntut penyediaan produk yang layak konsumsi. Apabila pelaku usaha terbukti melanggar, mereka dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai Pasal 19 dan Pasal 62. Pemerintah telah melakukan langkah preventif dan represif melalui penguatan regulasi, penegakan hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya daging glonggongan. Upaya kolaboratif dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Pertanian menjadi strategi penting dalam meminimalisir peredaran produk berbahaya tersebut. Disarankan agar pengawasan distribusi pangan diperketat, serta edukasi publik ditingkatkan untuk membangun kesadaran hukum dan kesehatan konsumen.Kata Kunci: Daging Glonggongan, Konsumen, Peredaran, Perlindungan Hukum]]>
