<![CDATA[Majelis Pengawas Notaris dapat disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris, karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Notaris mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi disiplinair terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian, pertama, penjatuhan sanksi oleh majelis pengawas notaris wilayah riau terhadap notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara (schorsing), pemecatan (onzetting) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sedangkan sanksi pidana seorang dapat berupa penjara atau kurungan atas perbuatan yang dilakukannya. Kedua, akibat hukum sanksi yang dijatuhkan oleh mejelis pengawas notaris wilayah riau terhadap notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan adalah berhenti demi hukum dan tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya termasuk dalam membuat akta otentik. Terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang melakukan tindak pidana, menyebabkan akta otentik menjadi akta dibawah tangan dan akta tersebut dibatalkan diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.]]>
