Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI PESHUM
Supri Abu
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Lembaga Keuangan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Gumilar, Rana Nuriana; Supri Abu
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11913

Abstract

Tindak pidana terorisme telah mengalami perkembangan seperti dalam hal pola dan strategi serangan maupun eksistensi, hal ini tentunya ditopang dari pendanaan yang terorganisir untuk membiayai berbagai tindakan terorisme tersebut. Kedudukan penting dari dana dalam tindak pidana terorisme menyebabkan penegakan hukum diarahkan bukan hanya bagi tindak pidana terorisme namun juga bagi pendanaan terorisme itu sendiri, sehingga terdapat urgensi untuk membentuk aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Lembaga keuangan berperan penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme dengan berkordinasi dan melaporkan kepada penegak hukum apabila ada transaksi yang mencurigakan yang terindikasi kepada jaringan terorisme. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana regulasi penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan regulasi penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 5 Jo Pasal 6 UU 9/2013 dan UU 1/2023. Dalam Undang-Undang tersebut menjabarkan definisi dan bentuk-bentuk pendanaan terorisme, serta menetapkan sanksi pidana bagi pelaku. Selain itu, regulasi ini juga mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme melalui berbagai instrumen, seperti penanganan transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK dan lembaga keuangan berperan penting dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme dengan menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Dari hasil penelitian untuk perbaikan perlu dibuatkan regulasi hukum yang baru dalam pendukung pelaksanaan pengaturan tentang pemberantasan pendanaan terorisme sehingga dalam mengungkap tindak pidana pendanaan teroris sebagai dasar bagi penegakan hukum dalam memberantas dan memberikan sanksi hukum kepada pelaku pendanaan tindak pidana terorisme dan perlu ditingkatkan pola koordinasi antar lembaga yang berperan dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme. Terutama pola koordinasi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan dengan penegak hukum dalam hal pelaporan laporan transaksi keuangan mencurigakan, agar penegakan hukum tindak pidana pendanaan terorisme lebih efektif dan berefek jera.
PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION BINA SEROJA Nuli Marmanti; Supri Abu
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 2 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (October)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v2i2.314

Abstract

Savings and Loans Cooperatives (Koperasi Simpan Pinjam) play a crucial role in supporting financial access for communities through a system of borrowing and lending based on mutual cooperation and familial principles. However, in practice, many cooperatives face significant challenges when members default, particularly in the execution of collateral which often fails to be carried out effectively. This issue is also evident in the case of the Credit Union Bina Seroja Savings and Loans Cooperative, where obstacles in executing collateral have frequently led to disputes between members and cooperative management. This study aims to identify the main causes behind the failure of collateral execution and to analyze the methods of dispute resolution that can be applied, whether through litigation or non-litigation avenues. The research employs a normative legal method (yuridis normatif), focusing on the analysis of statutory legal norms. The primary legal sources used in this study include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph (1), Law No. 25 of 1992 on Cooperatives, Law No. 4 of 1996 on Mortgage Rights over Land, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security, Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, as well as relevant articles in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), Ministerial Regulations concerning cooperatives, and internal cooperative regulations such as the Articles of Association (AD/ART) and loan agreements. The findings reveal that weak legal formalities in collateral agreements, lack of legal literacy among cooperative administrators, and the absence of proper legal registration for collateral are key factors hindering the execution process. Additionally, cooperatives have not fully utilized alternative dispute resolution mechanisms such as internal mediation or cooperative arbitration, despite the existence of a sufficient legal framework to support such methods. The study concludes that resolving collateral disputes within cooperatives requires strengthening the legal foundations of collateral agreements and promoting the use of non-litigation dispute resolution methods rooted in cooperative principles, thereby reducing dependency on lengthy and costly court proceedings.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SATGAS BATALYON GERAK CEPAT (BGC) TNI MONUSCO KONGO DALAM MISI PERDAMAIAN PBB Oklim Ariana Elisabeth Kembau; Supri Abu
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 2 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (October)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v2i2.315

Abstract

In accordance with the Preamble to the 1945 Constitution, the Indonesian nation's aspiration to contribute to achieving world peace is inseparable from its participation in the UN peacekeeping mission. Indonesia's active international role in UN Peacekeeping Missions since 1957 has involved the deployment of thousands of Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel, one of which is the TNI BGC Task Force. They carry out peacekeeping missions in the conflict-ridden Democratic Republic of the Congo, a mission area fraught with danger. To carry out their duties as ambassadors of world peace, they require definite legal protection. Based on the above background, the author raises two research questions in this paper. First, the legal status of the TNI Monusco Congo BGC Task Force in peacekeeping missions under national and international law. Second, the form of legal protection as a human right for the TNI Monusco Congo BGC Task Force in peacekeeping missions under national and international law. The research method used in this paper is qualitative, with a normative juridical legal approach. The author focuses on a statutory approach. Data collection was conducted through library research. Data analysis was conducted using qualitative analysis, which is a research procedure that produces descriptive data in the form of written words.Ultimately, this paper aims to examine and analyze in more depth the legal status of the BGC TNI Monusco Congo Task Force in peacekeeping missions based on national and international law. It also aims to identify and explain the forms of legal protection for human rights for the BGC TNI Monusco Congo Task Force in peacekeeping missions based on national and international law.
Co-Authors Gumilar, Rana Nuriana Nuli Marmanti Oklim Ariana Elisabeth Kembau