<![CDATA[Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan masalah serius yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi digital dimanfaatkan untuk menyerang individu, terutama perempuan dan kelompok rentan, melalui berbagai bentuk kekerasan seperti pelecehan, doxing, dan penyebaran konten intim tanpa izin. Fenomena ini menjadi ancaman nyata terhadap keamanan dan martabat korban, terlebih lagi pada anak-anak yang memiliki kerentanan tinggi di ruang digital. Meskipun perlindungan hukum telah diatur oleh sejumlah regulasi, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti minimnya literasi hukum korban, ketidakpahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik kekerasan digital, dan sifat anonimitas pelaku yang mempersulit pelacakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan menganalisis strategi penanganan hukum yang komprehensif terhadap kasus KBGO, khususnya dalam konteks perlindungan anak sebagai korban. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode socio-legal digunakan untuk mengkaji bagaimana norma hukum tertulis berinteraksi dengan praktik di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan hukum memiliki peran vital, tidak hanya dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak korban, tetapi juga dalam memperkuat posisi mereka di hadapan pelaku maupun aparat penegak hukum. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, kejelasan regulasi, dan peningkatan kesadaran publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk merumuskan sistem perlindungan hukum yang lebih responsif dan efektif terhadap korban KBGO, khususnya anak-anak. Online Gender-Based Violence (OGBV) is a serious issue that has emerged alongside technological advancements, wherein digital technology is utilized to attack individuals, particularly women and vulnerable groups, through various forms of violence such as harassment, doxing, and the non-consensual dissemination of intimate content. This phenomenon poses a real threat to the safety and dignity of victims, especially children, who possess a high level of vulnerability in the digital space. Although legal protection has been governed by several regulations, its implementation still faces various obstacles, such as the victims' lack of legal literacy, law enforcement officials' lack of understanding regarding the characteristics of digital violence, and the anonymous nature of perpetrators, which complicates tracking. This study aims to address these gaps by analyzing comprehensive legal handling strategies for OGBV cases, particularly in the context of protecting children as victims. A descriptive qualitative approach utilizing a socio-legal method is employed to examine how written legal norms interact with practical applications in the field. The research findings indicate that legal handling strategies play a vital role, not only in providing protection and guaranteeing the rights of victims but also in strengthening their position when facing perpetrators as well as law enforcement officials. The success of these efforts heavily relies on inter-institutional synergy, regulatory clarity, and increased public awareness. The results of this study are expected to serve as a reference for policymakers and stakeholders in formulating a more responsive and effective legal protection system for OGBV victims, specifically children.]]>
