<![CDATA[Transformasi digital dalam kehidupan sosial politik telah memengaruhi dinamika kewarganegaraan di Indonesia secara mendalam. Meskipun media sosial telah memperluas peluang keterlibatan warga negara dalam ruang publik digital, media sosial juga telah memfasilitasi penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian yang cepat. Fenomena ini tidak hanya merusak kohesi sosial, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini mengeksplorasi peran strategis warga negara dalam memerangi disinformasi dan ujaran kebencian dengan meningkatkan literasi digital dan merangkul nilai-nilai kewarganegaraan digital. Dengan menggunakan metodologi tinjauan pustaka, penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, termasuk penelitian internasional dan kerangka normatif yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Temuan penelitian menunjukkan bahwa warga negara telah berevolusi dari penerima pasif menjadi peserta aktif dalam produksi, verifikasi, dan penyebaran konten digital. Pendidikan kewarganegaraan yang menumbuhkan nilai-nilai inklusif, toleran, dan kritis sangat penting untuk menumbuhkan budaya digital yang etis dan demokratis. Selain itu, kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital sangat penting dalam mengembangkan ekosistem informasi yang sehat dan adil. Studi ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan literasi digital, hak asasi manusia, dan keterlibatan warga negara secara aktif sebagai pilar dasar bagi demokrasi digital yang tangguh. Artikel ini memberikan kontribusi baik secara konseptual maupun praktis terhadap wacana tentang pendidikan kewarganegaraan dan kebijakan publik di era digital.]]>
