<![CDATA[Penelitian ini membahas praktik akad kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Karya Usaha Desa Liang dan Penginapan Dayang Kahala 2 dalam perspektif fikih muamalah dan hukum positif. Fokus kajian diarahkan pada analisis kesesuaian akad dengan prinsip syariah, khususnya musyarakah dan mudharabah, sekaligus menilai legalitasnya dalam kerangka hukum perdata nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif, serta didukung data non-hukum berupa wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama secara formil sah menurut hukum positif karena memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam KUHPerdata. Namun, secara substansial terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip fikih muamalah. Klausul pembagian keuntungan dalam bentuk royalti tetap, serta pengalihan seluruh risiko kerugian kepada pengelola, menyimpang dari prinsip al-ghunmu bi al-ghurm yang menuntut adanya keseimbangan antara hak atas keuntungan dan kewajiban menanggung kerugian. Kondisi ini menjadikan kontrak lebih menyerupai hubungan kreditur-debitur daripada akad kemitraan syariah. Penelitian ini menegaskan pentingnya revisi kontrak agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk penggunaan nisbah bagi hasil berbasis laba riil dan pembagian kerugian secara proporsional. Harmonisasi hukum Islam dan hukum positif menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan praktik BUMDes yang adil dan sesuai syariah.]]>
