<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kapasitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum pada Pilkada 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi partisipatif. Data primer diperoleh dari wawancara dengan anggota Bawaslu, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, regulasi pemilu, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas SDM dalam penegakan hukum pemilu, dan penggunaan teknologi yang masih terbatas. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Bawaslu perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan pelatihan SDM dalam penanganan pelanggaran pemilu, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pengawasan di daerah terpencil. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi faktor kunci yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar Bawaslu lebih aktif dalam memperkuat kapasitas SDM dan teknologi, serta memperluas jangkauan pengawasan melalui kerjasama lintas lembaga dan pengawasan partisipatif masyarakat. Dengan demikian, Bawaslu diharapkan mampu menghadapi tantangan penegakan hukum pada Pilkada 2024 dengan lebih baik, menjaga integritas pemilu, serta memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.]]>
