Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pacta Sunt Servanda
Santini, Putu Ayu Widia
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Pacta Sunt Servanda

 1 
ANALISIS DINAMIKA HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF DAN POSITIF DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Wandhani, Komang Trisuci Nirmala; Pasaribu, Apriliya Veronica; Ariani, Aulya Nur'; Santini, Putu Ayu Widia
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan pembahasan mengenai posisi hukum pemohon dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) fiktif positif dan fiktif negatif, dapat disimpulkan bahwa pemohon memiliki posisi hukum yang berbeda tergantung pada jenis KTUN fiktif yang terjadi. Dalam KTUN fiktif positif, pemohon memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat karena permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum dan dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan keputusan tertulis. Sebaliknya, dalam KTUN fiktif negatif, permohonan dianggap ditolak secara hukum setelah tenggang waktu tertentu dan pemohon dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Akibat hukum dari keberadaan KTUN fiktif berdampak pada dua pihak, yaitu pejabat pemerintahan dan masyarakat. Bagi pejabat pemerintahan, diamnya mereka terhadap permohonan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau maladministrasi jika tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Bagi masyarakat, KTUN fiktif memberikan akses hukum untuk memperjuangkan haknya melalui pengadilan, namun masih terdapat kendala dalam bentuk ketidaktahuan hukum dan keterbatasan biaya. Terakhir, pengujian KTUN fiktif oleh PTUN dilakukan melalui penilaian aspek wewenang, prosedur, dan substansi. Dalam proses pembuktian, pemohon harus menunjukkan adanya permohonan yang sah dan kerugian akibat tidak adanya tanggapan dari pejabat. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, pengadilan dapat menyatakan KTUN fiktif sah dan berlaku, atau membatalkannya jika ditemukan cacat yuridis. Untuk itu, disarankan agar pejabat tata usaha negara meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur administratif dan masyarakat diberikan edukasi hukum agar dapat menggunakan haknya secara optimal dalam sistem peradilan administrasi.
Reformasi Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan untuk Konservasi Ekosistem dan Pelestarian Budaya di Bali Santini, Putu Ayu Widia
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i2.5351

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi reformasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Bali untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi pariwisata dengan konservasi ekosistem dan pelestarian budaya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata berkelanjutan dan konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pesat pariwisata Bali yang mencapai lebih dari satu juta wisatawan per bulan pada 2024 telah menciptakan tekanan signifikan pada daya dukung lingkungan dan kelestarian budaya lokal. Masalah ini diperparah oleh kekosongan regulasi nasional yang secara spesifik membatasi kapasitas wisatawan, serta lemahnya implementasi peraturan daerah yang ada. Berdasarkan perspektif hukum konservasi dan prinsip otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Bali memiliki landasan hukum yang kuat untuk merumuskan kebijakan pengelolaan kapasitas wisatawan melalui UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan, UU No.32/2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Reformasi kebijakan yang diusulkan mencakup perumusan Peraturan Daerah tentang Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan Konservasi Ekosistem dan Budaya yang mengintegrasikan kajian daya dukung lingkungan sebagai dasar penetapan kuota wisatawan serta penerapan sistem retribusi wisata adaptif untuk pembiayaan program konservasi budaya.
ANALISIS DINAMIKA HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF DAN POSITIF DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Wandhani, Komang Trisuci Nirmala; Pasaribu, Apriliya Veronica; Ariani, Aulya Nur'; Santini, Putu Ayu Widia
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i1.5364

Abstract

Berdasarkan pembahasan mengenai posisi hukum pemohon dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) fiktif positif dan fiktif negatif, dapat disimpulkan bahwa pemohon memiliki posisi hukum yang berbeda tergantung pada jenis KTUN fiktif yang terjadi. Dalam KTUN fiktif positif, pemohon memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat karena permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum dan dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan keputusan tertulis. Sebaliknya, dalam KTUN fiktif negatif, permohonan dianggap ditolak secara hukum setelah tenggang waktu tertentu dan pemohon dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Akibat hukum dari keberadaan KTUN fiktif berdampak pada dua pihak, yaitu pejabat pemerintahan dan masyarakat. Bagi pejabat pemerintahan, diamnya mereka terhadap permohonan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau maladministrasi jika tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Bagi masyarakat, KTUN fiktif memberikan akses hukum untuk memperjuangkan haknya melalui pengadilan, namun masih terdapat kendala dalam bentuk ketidaktahuan hukum dan keterbatasan biaya. Terakhir, pengujian KTUN fiktif oleh PTUN dilakukan melalui penilaian aspek wewenang, prosedur, dan substansi. Dalam proses pembuktian, pemohon harus menunjukkan adanya permohonan yang sah dan kerugian akibat tidak adanya tanggapan dari pejabat. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, pengadilan dapat menyatakan KTUN fiktif sah dan berlaku, atau membatalkannya jika ditemukan cacat yuridis. Untuk itu, disarankan agar pejabat tata usaha negara meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur administratif dan masyarakat diberikan edukasi hukum agar dapat menggunakan haknya secara optimal dalam sistem peradilan administrasi.
Co-Authors Ariani, Aulya Nur' Pasaribu, Apriliya Veronica Wandhani, Komang Trisuci Nirmala