Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law, Development and Justice Review Jurnal Fundamental Justice Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Ali, Muhammad Dzulfikar Syaiful
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penentuan Nilai Limit Valuasi Hak Cipta dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Ali, Muhammad Dzulfikar Syaiful
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.177-194

Abstract

Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sangat jarang diminati oleh perbankan di Indonesia karena terhambat pada implementasi valuasi aset. Hingga saat ini belum ada pedoman pasti terkait valuasi nilai ekonomis Hak Cipta. Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu pertama, terkait bagaimana pelaksanaan parate eksekusi terhadap Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Kedua, terkait bagaimana penentuan nilai limit valuasi Hak Cipta dalam pelaksanaan eksekusi. Tujuan penelitian ini ialah mengkaji penentuan nilai limit valuasi Hak Cipta dalam eksekusi jaminan. Metode penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berdasarkan asas dan kaidah ilmu hukum, teori hukum, dan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Eksekusi Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan. Akan tetapi cara ini dilakukan dengan syarat eksekusi memenehuhi nilai limit dan dapat mencapai harga tertinggi guna simbiosis mutualisme. Penentuan nilai limit HKI dalam lelang eksekusi dapat dilaksanakan melalui KJPP. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan eksekusi bawah tangan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang secara tegas mengatur terkait lembaga apakah yang secara khusus diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi Hak Cipta sebagai objek eksekusi jaminan fidusia melalui mekanisme penjualan bawah tangan.
Kajian Etika Hukum Diskresi Tom Lembong dalam Penunjukan Importir Gula danDampak Kesejahteraan Petani Ali, Muhammad Dzulfikar Syaiful; Yahya, Christofer Chandra; Yahya, Athalariec Chandra
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5466

Abstract

Kemampuan teknis pelaksanakan impor sekaligus pengolahan GKM menjadi GKP bukan satu-satunya syarat penunjukan perusahaan swasta sebagai importir, melainkan policy maker harus melakukan verifikasi track record fakta hukum perusahaan importir yang dipilih. Aspek keadilan terhadap kesejahteraan petani harus diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah legal reconstruction tata niaga impor gula dan peningkatan etika hukum pejabat publik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Fokus utamanya adalah mengkaji norma hukum positif, asas hukum, dan prinsip-prinsip yuridis normatif terhadap diskresi kebijakan hukum dan etika pejabat publik. Hasil penelitian ini adalah diskresi yang dilakukan oleh Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan dalam menunjuk importir gula tidak mempertimbangkan etika hukum dan prinsip kehati-hatian. Salah satu perusahaan yang ditunjuk, yaitu PT. Angels Products, memiliki rekam jejak hukum yang buruk. Diskresi juga tidak mempertimbangkan kesejahteraan petani tebu di Indonesia. Kebijakan impor gula hanya berlandaskan pada kebutuhan pasar tanpa memperhatikan prinsip keadilan. Konsideran regulasi tata niaga impor gula mengabaikan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta terjadi kekosongan dan kekaburan hukum. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh kartel gula untuk mendapatkan keuntungan dan berpotensi memunculkan persekongkolan antar pelaku usaha. Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat memperbaiki sistem tata niaga impor gula serta memperhatikan batasan-batasan diskresi dalam impor gula.
Asas Kepatutan (Billijkheid) Pemerintah Indonesia dalam Mendukung Two State Solution antara Palestina dan Israel Syaiful Ali, Muhammad Dzulfikar
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This writing aims to legal reconstruction of the paradigm and direction of international legal policy, especially related to the two state solution between Israel and Palestine. The method used is a normative research method with a conceptual approach and a historical approach. The principle of decency is a virtue that encourages humans to will and act rationally based on the concept of justice. Appropriateness is an excuse for not implementing an unjust law (equity contra legem). The establishment of Israel began with the Balfour Declaration from 1923 to 1948 which caused Britain to make a political promise to the Zionist movement in the form of a Jewish Homeland. United Nations (UN) Resolution No. 181 is an illegal decision. This is because the resolution is outside the authority (ultra vires) of the UN General Assembly and this is against absolute norms (jus cogens), namely the right to self-determination (right to self-determination). The Government of the Republic of Indonesia must comply with the provisions of the Preamble to the 1945 Constitution that in fact independence is the right of all nations and therefore, colonialism in the world must be abolished because it is not in accordance with humanity and justice. The solution that should be emphasized by the Government of the Republic of Indonesia is a referendum for the Palestinian people to determine the fate of their own nation. A Palestinian people's referendum can be a juridical basis for complete Palestinian independence. Accepting or supporting a two state solution is a betrayal of the constitutional mandate and an oppressed nation like Palestine. However, justice can only be upheld not by accepting colonial entities and land grabbers as a state, but rather through defending colonized and oppressed peoples.
Urgensi Perguruan Tinggi sebagai Promotor Pernikahan bagi Para Mahasiswa (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Iran) Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article is written for the paradigm shift of legal sociology and explanation of ratio legist function of Tri Dharma of College for social responsibility towards the urgent problem of marriage. The method used in this writing is functional method with micro approach, namely type of legal institution and bodies of norms approach and comparison of legal policy between Indonesia and Iran. The purpose of Indonesian nation is explicitly stated in the Opening of UUD 1945. Education for students who will go through life and become the spearhead of improving the nation's morality, is certainly a priority for every university. Students and universities who are the spearhead of the struggle to improve the nation's morality should not be trapped in the pseudo slogan of freedom version of western culture, but must focus on morality and purity. Academic spaces do not only function as a channel of information and knowledge merely formally, but there needs to be an increase in spiritual and moral education. One of the improvements of the morality of society and nation is by preparing them for the formation of the smallest cells in a country. This smallest cell is an institution that we call family. In addition, universities should not only educate young people and students regarding family formation, but should also educate and make various efforts to take preventive measures against the increasing number of divorce cases in Indonesia and various moral damages that originate from family breakdown.
Co-Authors Yahya, Athalariec Chandra Yahya, Christofer Chandra