Manalu, Michael Rio Hamonangan
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN : ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PROGRAM REHABILITASI ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG Manalu, Michael Rio Hamonangan; Widyawati, Anis
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21548

Abstract

Pembaharuan sistem pemidanaan merupakan suatu upaya transformatif dalam mewujudkan prinsip reintegratif, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan hukum pidana serta program rehabilitasi bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, dan analisis terhadap instrumen hukum serta kebijakan terkait. Subjek penelitian meliputi aparat penegak hukum, warga binaan pemasyarakatan, praktisi rehabilitasi, dan stakeholders dalam sistem peradilan anak. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum pidana Indonesia telah menginkorporasikan prinsip-prinsip perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) beserta regulasi turunannya, implementasinya di Lapas Kelas I Semarang masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, defisit sumber daya manusia yang kompeten, serta dominannya pendekatan retributif mempengaruhi optimalisasi program rehabilitasi. Namun demikian, intervensi berbasis edukasi, pengembangan kapasitas vokasional, dan pendekatan psikososial telah menunjukkan dampak positif dalam proses reintegrasi anak, walaupun belum mencapai tingkat yang maksimal. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya kolaborasi multisektoral antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat proses reintegratif. Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan meliputi penguatan kapabilitas aparat pemasyarakatan, optimalisasi sarana rehabilitasi, serta pengembangan program pascarehabilitasi untuk menjamin keberlangsungan reintegrasi sosial anak. Temuan ini memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan efektif, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak di Indonesia. Kata Kunci: Pembaharuan sistem Pemidanaan, Efektivitas Kebijakan Pidana, Rehabilitasi Anak, Lembaga Pemasyarakatan, Reintegratif.
PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN : ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PROGRAM REHABILITASI ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG Manalu, Michael Rio Hamonangan; Widyawati, Anis
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21548

Abstract

Pembaharuan sistem pemidanaan merupakan suatu upaya transformatif dalam mewujudkan prinsip reintegratif, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan hukum pidana serta program rehabilitasi bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, dan analisis terhadap instrumen hukum serta kebijakan terkait. Subjek penelitian meliputi aparat penegak hukum, warga binaan pemasyarakatan, praktisi rehabilitasi, dan stakeholders dalam sistem peradilan anak. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum pidana Indonesia telah menginkorporasikan prinsip-prinsip perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) beserta regulasi turunannya, implementasinya di Lapas Kelas I Semarang masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, defisit sumber daya manusia yang kompeten, serta dominannya pendekatan retributif mempengaruhi optimalisasi program rehabilitasi. Namun demikian, intervensi berbasis edukasi, pengembangan kapasitas vokasional, dan pendekatan psikososial telah menunjukkan dampak positif dalam proses reintegrasi anak, walaupun belum mencapai tingkat yang maksimal. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya kolaborasi multisektoral antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat proses reintegratif. Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan meliputi penguatan kapabilitas aparat pemasyarakatan, optimalisasi sarana rehabilitasi, serta pengembangan program pascarehabilitasi untuk menjamin keberlangsungan reintegrasi sosial anak. Temuan ini memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan efektif, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak di Indonesia. Kata Kunci: Pembaharuan sistem Pemidanaan, Efektivitas Kebijakan Pidana, Rehabilitasi Anak, Lembaga Pemasyarakatan, Reintegratif.