Prasojo, Hermawan
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Konstitusi Redistributif dan Upaya Reformasi Keadilan Sosial di Indonesia Prasojo, Hermawan; Amalia, Syarafina Dyah
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i1.1158

Abstract

Artikel ini mengkaji secara kritis urgensi reformasi konstitusi di Indonesia melalui pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis normatif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan membandingkan pengalaman transformative constitutionalism di Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun konstitusi Indonesia menegaskan keadilan sosial sebagai cita-cita nasional, pengaturannya masih bersifat prosedural normatif sehingga hak-hak sosial-ekonomi hanya bersifat deklaratif tanpa mekanisme penegakan hukum yang efektif. Sebaliknya, Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador telah berhasil melembagakan hak-hak sosial-ekonomi sebagai hak konstitusional yang justiciable melalui pendekatan konstitusional yang transformatif. Aktualisasi keadilan sosial di Indonesia masih terhambat oleh dominasi oligarki, bias kebijakan neoliberal, lemahnya perlindungan yudisial, ketimpangan regional, rendahnya partisipasi publik, serta fragmentasi kebijakan afirmatif. Artikel ini merekomendasikan reinterpretasi progresif terhadap UUD 1945, penerapan mekanisme constitutional complaint, penguatan penegakan hak sosial-ekonomi, serta reformasi legislasi dan budaya hukum. Pembentukan konstitusi yang transformatif dan hidup menjadi prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial substantif di Indonesia.  
Inovasi Kolaboratif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Optimalisasi Teknologi Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Legislasi Prasojo, Hermawan
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meaningful public participation in the legislative process in Indonesia is a fundamental element in fostering an inclusive and transparent democracy. Despite the legal mandate for public involvement, as outlined in Law No. 13 of 2022 and Constitutional Court Decision No. 82/PUU-XXI/2023, such participation often remains formalistic and limited in practice. This article highlights the potential of digital technology, particularly the concept of CrowdLaw, as an alternative approach to enhancing public engagement. Case studies from Estonia, Iceland, and Brazil demonstrate that digital participation can effectively increase public involvement and improve the quality of legislative outcomes. With sufficient infrastructure and improved digital literacy, Indonesia is well-positioned to harness technology to create a more inclusive legislative process. However, challenges such as unequal access to technology and low levels of digital literacy across much of the population hinder this effort. Therefore, this article recommends strengthening public participation at all stages of the legislative process, implementing policies that support the sustainable adoption of CrowdLaw, enhancing digital infrastructure, developing user-friendly participation platforms, and expanding digital literacy education to ensure more equitable and substantive public engagement in legislative processes