Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Suprobo Rini
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum: The Jurisdiction of Military Courts in Prosecuting Members of the Indonesian Armed Forces for General Crimes Suprobo Rini; Suprapto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8018

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan peradilan militer dalam menindak anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum. Dalam praktik sistem hukum Indonesia, peradilan militer tetap memegang yurisdiksi terhadap prajurit aktif, bahkan ketika mereka melakukan kejahatan yang tidak terkait langsung dengan kedinasan militer. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang memperkuat posisi hukum peradilan militer sebagai lembaga yang memiliki kekhususan terhadap subjek hukum militer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka untuk mengkaji dasar yuridis, implikasi hukum, serta kritik terhadap praktik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa selain sanksi pidana, prajurit juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang membawa konsekuensi terhadap status sosial dan hak-hak administratif. Di sisi lain, penggunaan yurisdiksi militer untuk tindak pidana umum menimbulkan perdebatan mengenai akuntabilitas, keterbukaan persidangan, dan perlindungan hak-hak korban, terutama yang berasal dari masyarakat sipil. Oleh karena itu, reformasi hukum peradilan militer dipandang mendesak guna menjamin keadilan substantif dan kesetaraan di hadapan hukum.
Co-Authors SUPRAPTO