<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi dalam peningkatan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat. Desentralisasi dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik yang responsif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, serta analisis interaktif model Miles dan Huberman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi di Sulawesi Barat telah memperluas akses layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan, namun kualitas layanan belum merata antarwilayah. Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi adanya dukungan regulasi pusat, kepemimpinan daerah yang visioner, serta adopsi digitalisasi pelayanan publik. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas fiskal, ketergantungan pada dana transfer pusat, birokrasi yang belum profesional, serta rendahnya partisipasi substantif masyarakat dalam forum perencanaan.Penelitian juga menemukan bahwa kepemimpinan daerah dan partisipasi publik merupakan elemen kunci keberhasilan desentralisasi. Kepala daerah yang reformis mampu mendorong inovasi pelayanan publik, sementara partisipasi masyarakat yang bermakna dapat meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi kebijakan. Strategi peningkatan pelayanan publik di Sulawesi Barat perlu difokuskan pada reformasi birokrasi berbasis merit system, penguatan kapasitas fiskal, transformasi digital, serta literasi politik masyarakat.]]>
