Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PLANG PENGURAIAN SAMPAH MELALUI GOTONG ROYONG DI KELURAHAN DOMPAK LAMA Adrian, Rindo; Octaria Simatupang, Seli; Gusyuliandari, Serli; Aryani, Selvira; Priscylla Dwi Cahyani, Raden Roro; Hamidatun Hasanah, Khoerunnisa; Najib, Ahlam; Putera Noer Rasal Haque, Mohammed; Aditya, Risky; Regen Bangun, Ronald; Astuti, Puji
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 10 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v8i10.3710-3717

Abstract

Masalah sampah masih menjadi tantangan besar di Indonesia, termasuk di wilayah Kampung Dompak Lama. Meskipun sudah tersedia fasilitas tempat pembuangan, rendahnya kesadaran masyarakat membuat sebagian warga tetap membuang sampah sembarangan. Kondisi ini dipengaruhi oleh aspek demografis seperti tingkat pendidikan, usia, dan jenis kelamin, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif sampah anorganik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan menumbuhkan kesadaran kolektif melalui pembuatan papan informasi edukatif tentang sampah. Papan tersebut berisi penjelasan mengenai lama waktu terurai berbagai jenis sampah, larangan membuang sampah sembarangan, serta ajakan menjaga kebersihan lingkungan. Tahapan pelaksanaan meliputi observasi kondisi, perancangan media, pembuatan dan pemasangan papan, serta evaluasi melalui kegiatan sosialisasi dan kerja bakti. Hasil kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman warga mengenai perbedaan sampah organik dan anorganik, serta tumbuhnya kesadaran untuk memanfaatkan bak sampah dengan lebih baik. Sosialisasi yang dilakukan bersamaan dengan gotong royong juga berhasil mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan demikian, penggabungan media edukasi visual dan pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam membentuk perilaku positif masyarakat.
Port Governance and Bureaucratic Challenges: A Literature Review of Regulatory Reform in the Indonesian Maritime Sector Pratiwi, Juliana Eka; Aryani, Selvira
Journal of Maritime Policy Science Vol. 3 No. 1 (2026): April, 2026
Publisher : Center for Maritime Policy and Governance Studies. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jmps.v3i1.7822

Abstract

Port governance in Indonesia remains a critical issue within maritime sector reform due to institutional fragmentation, overlapping authority, bureaucratic complexity, and uneven implementation of regulatory policies. As an archipelagic country, Indonesia depends heavily on efficient port systems to support logistics connectivity, investment, inter-island trade, and maritime competitiveness. This study aims to examine how regulatory reform shapes Indonesian port governance and to identify the bureaucratic challenges that affect the implementation of reform in the maritime sector. Using a qualitative descriptive literature review approach, this article analyzes secondary data from peer-reviewed journal articles, policy documents, institutional reports, and relevant academic publications. The data were examined through qualitative content analysis by identifying key themes related to port governance, regulatory reform, bureaucratic coordination, digital integration, institutional capacity, and stakeholder collaboration. The findings indicate that regulatory reform has encouraged modernization in port management, service integration, and digital transformation; however, its effectiveness remains limited by fragmented institutional mandates, procedural rigidity, weak inter-agency coordination, and uneven bureaucratic capacity across ports. The study also finds that digitalization can improve transparency and efficiency, but only when supported by regulatory coherence, organizational readiness, and integrated information systems. This article concludes that Indonesian port reform should be understood not merely as legal or infrastructural modernization, but as a broader governance transformation requiring regulatory harmonization, bureaucratic simplification, institutional coordination, stakeholder participation, and adaptive policy learning to strengthen national maritime competitiveness.