<![CDATA[Artikel ini bertujuan mensertifikatkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara menyeluruh, sistematis, dan efisien. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas. Artikel ini bertujuan menganalisis hambatan implementasi PTSL, dampaknya terhadap efektivitas pendaftaran tanah, serta strategi perbaikan yang dapat dilakukan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif berbasis studi literatur, analisis dokumen, dan kajian akademik terkini. Hasil analisis menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi PTSL meliputi keterbatasan sumber daya manusia, prosedur birokrasi yang kompleks, infrastruktur pemetaan yang belum memadai, serta kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut berdampak signifikan terhadap efektivitas program, seperti tertundanya target sertifikasi, munculnya konflik pertanahan, dan belum terwujudnya kepastian hukum secara merata. Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi yang dapat ditempuh mencakup peningkatan kapasitas aparatur pertanahan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemetaan dan pengolahan data, intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat, serta kolaborasi lintas instansi guna memperkuat dukungan struktural dan teknis. Dengan demikian, keberhasilan PTSL tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target sertifikat, tetapi juga sejauh mana program ini mampu memperkuat kepastian hukum, keadilan agraria, dan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip UUPA dan UUD 1945.]]>
