Garuda - Garba Rujukan Digital

Sahi, Nirmala

Universitas Gorontalo

Author-ID : 896629

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Peningkatan Kualitas Perangkat Desa Guna Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Ilotidea Kabupaten Gorontalo Sahi, Nirmala
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 1, No 1 (2018): Gorontalo Journal of Public Administration Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

This study aims to determine the improvement of the quality of village apparatus in order to strengthen the implementation of development in Ilotidea Village, Tilango District, Gorontalo Regency. The research method used qualitative descriptive method. Data obtained through interviews, observation and documentation. The sample used in this study were 25 respondents from the total population of 50 respondents. The results of the research show several findings are: First, the quality of village apparatus is still not optimal or still very need to be improved. Secondly, the ability, willingness and potential of the village apparatus and the impacts and approaches of governance and the implementation of development have not been maximized because human resources are still limited.

Implementasi Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sahi, Nirmala
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 1, No 2 (2018): Gorontalo Jornal of Public Administration Studies Vol. 1: No.2, Oktober 2018
Publisher : Universitas Gorontalo

Lahirnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan tersebut menjadi aturan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan kekayaan yang dimiliki desa. Berbagai aturan tersebut selama kurun waktu 10 tahun hampir tidak berdampak yang siknifikan bagi pembangunan dan kemajuan desa.Berbagai permasalahan di dalam pembangunan desa misalnya masih rendahnya aset yang dikuasai masyarakat desa, ditambah lagi dengan rendahnya akses masyarakat desa terhadap sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, modal, alat produksi, rendahnya keterampilan dan penguasaan teknologi, akses informasi serta jaringan kerja sama yang tidak ada. Selain itu masih rendahnya tingkat pelayanan dan sarana prasarana yang dimiliki desa serta sumber daya manusia yang sebagaian besar berketerampilan rendah (low skilled), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, rendahnya akses lintas bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan.Dalam konteks tersebut di Desa Butu menarik untuk dianalisis sebab desa ini masih terdapat 93 rumah tangga miskin tahun 2016 yang harus dipecahkan oleh pemerintah Desa Butu. Kemudian banyaknya rumah tangga sasaran penerima program pengentasan kemiskinan seperti bantuan Raskin sebanyak 94 KK, BLSM 72 KK, PKH 56 KK, Jamkesmas 429 Jiwa, dan Jamkesda 163 jiwa. Mengingat dari segi pendapatan, Desa Butu ini mendapatkan alokasi anggaran yang besar yang dikelola olem Pemerintah Desa dalam bentuk APBDes. Namun disisi yang lain pengelolaan keuangan dan kekayaan yang dimiliki desa harus berkorelasi dengan pengentasan kemiskinan didesa Butu, namun belum sepenuhnya diwujudkan.Penelitian ini berbentuk penelitian Kualitatif, dimana penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam perihal mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butu.Pemerintah Kabupaten Bone Bolango harus meningkatkan aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni Masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah Bone Bolango dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, Tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat desa oleh Pemerintah Daerah; dan Belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat.

LEGALITAS REKOMENDASI OLEH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) SESUAI PASAL 36 PKPU NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCOBLOSAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH Male, Ichsan Adrias; Sahi, Nirmala; Gobel, Rahmat T.S
Gorontalo Law Review Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Gorontalo

Konflik produk hukum antara surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Romahurmuzy dan putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan kepengurusan Djan Faridz menjadi objek permasalahan terkait legalitas rekomendasi manakah yang memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan calon kepala daerah sesuai amanat pasal 36 PKPU No 9 Tahun 2016.Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) kekuatan hukum surat rekomendasi calon kepala daerah sesuai pasal 36 PKPU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah; (2) konstitusionalitas surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh kepengurusan Romahurmuzy dan kepengurusan Djan Faridz; (3) solusi untuk mengatasi dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembanguan dalam memberikan rekomendasi dan dukungan terhadap pemilihan kepala daerah. Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus agar dapat menjawab isu hukum yang diajukan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, ketentuan Pasal 36 PKPU No 9 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, Komisi Pemilihan Umum menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik. Dengan demikian, kekuatan surat rekomendasi yang sesuai legal-formal adalah kepengurusan Romahurmuziy dan dapat dipastikan kepengurusan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kepengurusan Romahurmuziy. Kedua, Dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terjadi telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan calon kepala daerah dari PPP yang mengakibatkan adanya upaya hukum untuk mendapatkan legal standing kepengurusan partai yang berhak mengusung calon kepala daerah yang pada akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali kepengurusan Romahurmuziy dengan membatalkan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 504 K/TUN/2015 Tahun 2015 yang sebelumnya dimenangkan oleh Djan fariz. Atas dasar putusan Mahkamah Agung itulah, kepengurusan Romahurmuziy adalah kepengurusan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search