<![CDATA[Abstrak: Perlindungan anak masih menjadi persoalan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana tampak pada Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt yang lebih menekankan aspek pembalasan (retributif) daripada prinsip the best interest of the child. Penelitian ini bertujuan mengkaji relevansi konsep ta’addul uqubah dalam konteks putusan tersebut sebagai alternatif pemidanaan yang lebih berimbang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil kajian memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara norma ideal dan praktik, karena penerapan hukuman tunggal belum cukup memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban anak. Konsep ta’addul uqubah dalam hukum pidana Islam menawarkan model pemidanaan kumulatif yang lebih proporsional, menyeimbangkan efek jera bagi pelaku sekaligus perlindungan dan pemulihan korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara hukum positif dan hukum Islam yang berkontribusi pada pembaruan pemidanaan nasional berorientasi keadilan dan perlindungan anak. Abstract: Child protection remains an essential issue in the Indonesian criminal justice system, as evident in Decision Number 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt, which emphasizes retribution rather than the principle of the best interests of the child. This study aims to examine the relevance of the concept of ta'addul uqubah in the context of the decision as a more balanced alternative to punishment. The approach used is a juridical-normative one with a descriptive-qualitative component. The results of the study show a discrepancy between ideal norms and practice, as the application of a single punishment does not provide adequate protection for child victims. The concept of ta'addul uqubah in Islamic criminal law offers a more proportional cumulative punishment model, balancing the deterrent effect on the perpetrator with the protection and recovery of the victim. The novelty of this research lies in its comparative analysis between positive law and Islamic law, which contributes to the renewal of national sentencing oriented towards justice and child protection.]]>
