<![CDATA[This study discusses law enforcement against online gambling practices within the jurisdiction of the Parepare Police Resort, viewed from the perspectives of positive criminal law and Islamic criminal law (fiqh jinayah). The increasing spread of online gambling has caused social unrest and created challenges for law enforcement in combating and prosecuting such activities. This research aims to analyze the effectiveness of the police in enforcing the law, the obstacles they encounter in the legal process, and the extent to which these efforts align with the principles of law. A qualitative method was used, with data collected through interviews, documentation, and direct observation. The findings show that law enforcement still faces several challenges, including limited digital facilities, lack of inter-agency cooperation, and low public legal awareness. In addition, the complexity of online gambling networks, which often involve cross-regional and international connections, further complicates police efforts. In fiqh jinayah, online gambling is classified as a jarimah ta’zir, where the punishment is determined by the authorities (ulil amri) to protect public interest and maintain social order. Therefore, synergy between positive legal approaches and Islamic legal principles is essential for effectively addressing online gambling, ensuring justice, and creating a strong deterrent effect for offenders while safeguarding society as a whole. Penelitian ini membahas penegaka hukum terhadap praktik judi online dalam wilayah hukum Polres Parepare, ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (fiqih jinayah). Maraknya penyebaran judi online telah menimbulkan keresahan sosial dan menciptakan tantaga bagi aparat penegak hukum dalam memberantas dan menindak aktivitas tersebut. Penelitia ini bertujua untuk menganalisis efektivitas polisi dalam menegakkan hukum, hambatan yang mereka hadapi dalam proses hukum, dan sejauh mana upaya tersebut sesuai denga prinsip-prinsip hukum. Metode penelitian yang digunakan Adalah kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan fasilitas digital, kurangnya kerja sama antarisntansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, kompleksitas jaringan judi online yang sering melibatkan koneksi lintas daerah maupun internasional semakin memperumit upaya kepolisian. Dalam fiqih jinayah, judi online digolongkan sebagai jarima ta’zir, di mana bentuk hukuman ditentukan oleh pihak berwenang (ulil amri) untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, sinergi antara pendekatan hukum positif dan prinsip hukum Islam sangat penting untuk secara efektif menegakkan keadilan, dan menciptakan efek jera yang kuat baik bagi pelaku, sekaligus melindungi masyarakat secara keseluruhan.]]>
