Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI: SUAP DAN GRATIFIKASI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Agung Mafazi; Satriyani Cahyo Widayati
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v6i2.6771

Abstract

Perumusan peraturan mengenai tindak pidana korupsi merupakan proses panjang yang telah berjalan sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada 26 Februari 1946 yang menjadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hingga saat ini peraturan mengenai tindak pidana korupsi masih mengalami perubahan dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Dari panjangnya perjalanan perumusan peraturan mengenai tindak pidana korupsi, ternyata masih ditemukan celah hukum khususnya dalam pengaturan mengenai tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi. Kata kunci : korupsi, gratifikasi, suap menyuap, kewenangan, pejabat publik.
Kepatuhan Prosedural Dan Tata Kelola Berpusat Pada Warga: Studi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Nganjuk Heylen Amildha Yanuarita; Satriyani Cahyo Widayati
Jurnal Media Administrasi Vol 11 No 2 (2026): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v11i2.4142

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan good governance pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Nganjuk dengan perhatian khusus pada hubungan antara kepatuhan prosedural dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola atau aktor kebijakan, petugas pelayanan, dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pelayanan telah ditopang oleh standar pelayanan, penyediaan informasi, mekanisme pengaduan, integrasi layanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, masih terlihat jarak antara terpenuhinya prosedur secara formal dan pengalaman pelayanan yang dirasakan warga. Pengguna yang baru pertama kali datang masih dapat mengalami kesulitan memahami alur dan sistem antrean. Akuntabilitas lebih kuat pada kepatuhan terhadap SOP, sementara ruang partisipasi yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan. Integrasi layanan dan teknologi digital membantu efisiensi, tetapi antrean, keterbatasan petugas, dan fasilitas pendukung masih memengaruhi kenyamanan. Temuan ini menunjukkan bahwa MPP Kabupaten Nganjuk sedang bergerak dari tata kelola yang berorientasi pada prosedur menuju tata kelola yang lebih berpusat pada warga.