Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Rembulan, Dinda
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Rezim Produksi Pra dan Pasca Kontroversi Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja Oleh Pemerintah dan DPR-RI Rembulan, Dinda
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1147

Abstract

Jurnal ini membahas tentang bentuk rezim produksi pada saat sebelum dan setelah adanya kontroversi di balik pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR-RI. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, jurnal ini menemukan bahwa terjadi pergeseran rezim produksi di Indonesia dari yang semula bersifat rezim produksi despotic menjadi despotic-hegemonic regime. Sejak rezim produksi despotik hingga berubah menjadi despotic-hegemonic regime para buruh cenderung tetap mengalami tekanan dan eksploitasi oleh pihak pengusaha. Kemudian berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja, dapat dikatakan bahwa para buruh cenderung memiliki sikap menolak dengan tegas peraturan tersebut karena dinilai semakin merugikan dan jauh dari mensejahterakan kehidupan para buruh. Selain itu, di dalam situasi pandemi Covid-19 yang sempat terjadi beberapa waktu ke belakang, sebagian kalangan buruh harus mengalami PHK secara sepihak oleh perusahaan yang memanfaatkan momentum pandemi serta terdapat juga yang masih bekerja dengan pelindung, meskipun dengan beban kerja yang tetap relatif berat.
Representasi Perempuan Di DPR-RI: Studi Perbandingan Sulawesi Utara Dan Kepulauan Bangka Belitung Rembulan, Dinda
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 7 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i7.652

Abstract

Penelitian ini membahas tentang fenomena representasi perempuan di lembaga legislatif dengan merujuk pada perbandingan kasus di provinsi Sulawesi Utara dengan provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun, perspektif teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis hal tersebut didasarkan pada konsepsi dari Anne Phillips yang menjelaskan tentang konsep representasi jender dengan menitikberatkan pada pemahaman terhadap dua konsep utama, yakni “politics of presence” (siapa yang merepresentasikan) dan “politics of ideas” (apa yang direpresentasikan). Menyangkut pada anggapan bahwa eksistensi perempuan dalam parlemen akan menjadikannya turut memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, seperti yang salah satunya dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang sensitif terhadap jender. Sedangkan terakhir adalah kecenderungan di mana melalui eksistensinya dalam politik, perempuan diproyeksikan akan memberikan pendapat atau warna yang berbeda dalam setiap kebijakan maupun keputusan yang akan diambil. Sementara itu, penelitian ini diproyeksikan menggunakan metode kualitatif dengan didukung teknik wawancara mendalam dan studi literatur untuk memperoleh data. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa ketika berhasil terpilih sebagai anggota DPR, sosok Hillary Brigitta Lasut melakukan simbolisasi sebagai perwakilan perempuan provinsi Sulawesi Utara serta turut mendorong dan memperjuangkan sejumlah isu yang berkaitan dengan perempuan, seperti dalam aspek partisipasi dan pencalonan diri, kesetaraan jender, kepentingan perempuan serta memberikan pendapat dalam setiap kebijakan maupun keputusan yang akan diambil oleh parlemen.
Attitude-Based Coalition Towards Policy-Driven Policies "Coalition: Eight Parliamentary Parties And An Open Proportional System In The 2024 Elections" Rembulan, Dinda
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 8 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i8.661

Abstract

This journal discusses the formation of a coalition involving eight parliamentary political parties: the Golongan Karya Party (Golkar), the Great Indonesia Movement Party (Gerindra), the National Democratic Party (Nasdem), the Nation Awakening Party (PKB), the Democratic Party, the Prosperous Justice Party (PKS), the National Mandate Party (PAN), and the United Development Party (PPP). The coalition is based on their shared stance to maintain the application of the proportional open electoral system in the 2024 election. In this context, the study refers to William Gamson's theory of determining factors for a coalition, which consists of three types. Firstly, the initial distribution of resources is a crucial factor where all coalition participants calculate opportunities deemed more rational to favor those perceived to possess the most significant or determining resources. Secondly, the rewards obtained factor into the decision-making process, where coalition participants evaluate options expected to yield the maximum reciprocity or advantage. Finally, the decision point factor plays a role, as the most effective decision is based on the strength of resources possessed by each coalition participant. The research adopts a qualitative method supported by literature study techniques to obtain data. The results of this study reveal that the coalition formed among the eight parliamentary political parties is based on the calculation made by each party, considering that the implementation of the open proportional electoral system is more rational, provides advantages, and is perceived as more effective in supporting their winning efforts in the 2024 election.
Co-Authors