<![CDATA[Perceraian merupakan salah satu perkara yang paling sering diajukan di pengadilan Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Denpasar. Untuk menekan angka perceraian, hukum acara perdata menempatkan mediasi sebagai tahapan wajib yang harus dilalui sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Namun, efektivitas mediasi seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, maupun kultur hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum mediasi berdasarkan hukum acara perdata Indonesia serta menganalisis peran mediator dalam menentukan efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis melalui kajian dokumen hukum, peraturan terkait, serta teori efektivitas Lawrence M. Friedman untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator memiliki peran kunci dalam mewujudkan mediasi yang efektif, bukan sekadar formalitas hukum. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar menghasilkan akta perdamaian yang mengikat secara hukum, sedangkan kegagalannya tetap memiliki implikasi terhadap sahnya proses persidangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai peran mediator dengan kerangka teori Friedman sekaligus penekanan bahwa mediasi di pengadilan negeri—yang lebih sering dipandang sebagai ranah pengadilan agama—juga memiliki urgensi dan implikasi hukum yang kuat. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum acara perdata khususnya dalam penerapan mediasi perceraian di lingkungan peradilan umum.]]>
