Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Muhammad Ajid Husain
Unknown Affiliation
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Dikarenakan Meninggal Dunia Ditinjau Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Birul Wildani; Kuswanto, Kuswanto; Muhammad Ajid Husain
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu wilayah pastilah terdapat seorang pemimpin, begitupun dalam sebuah desa dimana pemimpin adalah seseorang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, mengatur dan mempengaruhi bawahannya, karena pemimpin merupakan penentu bagi kesejahteraan masyarakat untuk memudahkan proses dalam pembangunan dan meningkatkan kemakmuran desa. Jika terjadinya kekosongan jabatan Kepala Desa yang menjadikan Desa mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa. Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia, maka untuk mengisi jabatan pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa) pembentukan panitian pemilihan Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan, pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihandalam jangka waktu kurang lebih 15 (lima belas) hari guna melaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu untuk memimpin sisa waktu dari jabatan Kepala Desa yang meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang Undang (Statute Approach) sehingga akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi bahasan didalam penulis skripsi ini. Setelah diadakan pembahasan penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa antar waktu Proses pemilihan Kepala Desa dikatakan sebagai bentuk asli demokrasi dan sekaligus ciri manifestasi dari kehidupan demokrasi pancasila. Pemerintahan desa adalah salah satu tingkatan pemerintahan yang sangat dekat dengan lingkungan masyarakatnya.
Analisa Pengaruh Kepimpinan Kepala Desa terhadap Pelayanan Publik di Desa Bongkot Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Yunus Rahmadani; H. Kuswanto; Muhammad Ajid Husain
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 2 No. 6 (2025): November: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v2i6.663

Abstract

Public service is an essential element in the implementation of village governance, aimed at providing direct benefits to the community. In this context, the leadership of the village head plays a strategic role in determining the direction of policies and the effectiveness of services provided to the community. This study aims to analyze the influence of the village head's leadership on the quality of public service in Bongkot Village, referring to Law No. 25 of 2009 on Public Service. The research method used is juridical-empirical with a qualitative approach, where data is collected through in-depth interviews, observations, and documentation related to policies and the implementation of public services in the village. The results show that the leadership of the village head in Bongkot Village is participatory and communicative. This leadership is reflected in openness to the aspirations of the community, the utilization of information technology, and the development of human resources to enhance the capacity of village officials. However, challenges remain, such as limited technological infrastructure that hinders more effective public service and the need for capacity building among village officials to carry out their duties more effectively. In conclusion, the leadership of the village head significantly influences the improvement of public service quality. Therefore, it is recommended that continuous training for village heads and their officials be conducted, along with policy support from local governments to create more responsive and efficient village governance.
Tinjauan Yuridis Tentang Judi Online Di Indonesia Nur Kholis Ahmad Sain; Tri Susilowati; Muhammad Ajid Husain
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/byzw4z68

Abstract

This research is entitled "Judicial Overview of Online Gambling in Indonesia" the world as a whole has entered the world of Cyber or cyberspace, starting from that we can get all the information in the world easily through the development of technology that exists today, but along with The development of technology has had positive impacts felt by humanity. The negative thing is that there is a lot of gambling circulating on social media as a result of the development of technology. The positive impact is that people find it easier to find information and communicate more easily using social media. This research uses Normative research, namely by analyzing and analyzing secondary data in the form of secondary legal materials in order to understand the law as a set of positive regulations or norms in the legislative regulatory system. The results of this research, according to the applicable regulations, whoever misuses the opportunity to play online gambling is a criminal offense as stipulated in Article 27 of Law no. 19 of 2016 concerning amendments to law no. 11 of 2008 concerning electronic transactions reads: "every person intentionally and without right distributes, transmits, or makes accessible information or electronic documents that involve sales." Therefore, to tackle online gambling in Indonesia, three components need to be implemented, namely legal structure, legal substance and legal culture.
Co-Authors Birul Wildani H. Kuswanto Kuswanto Kuswanto Nur Kholis Ahmad Sain Tri Susilowati Yunus Rahmadani