Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor Sibuea, Darwin Manuel; Amiruddin, Amiruddin; Djunaedi, Djunaedi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.2815

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang disamping itu juga menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.  Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka berpikir mengunakan teori George C. Edwards III yang selain itu juga dengan melihat beberapa indikator, yaitu: komunukasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan analisis data kualitatif yang dilakukan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua adalah: dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, namun meski demikian masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Konstruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, antara lain: kurangnya sosialisasi dan kompetensi sumber daya manusia.