Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Eduvest - Journal of Universal Studies Interelasi Humaniora
Anggraeni, Friscilia Vita
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Computer Science & IT Health Professions Neuroscience Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ASN Menyapu Jalan: Kebijakan Efisiensi atau Solusi yang Keliru?Studi Kasus Tik Tok iNews Jatim "Tenaga Honorer Dirumahkan ASN Digantikan Nyapu Jalan" Anggraeni, Friscilia Vita
Interelasi Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/1yyggh12

Abstract

Kebijakan penghapusan tenaga honorer pemerintahan yang menjadi sorotan pada tahun 2025 ini dan berimplikasi pada tenaga tenaga honorer Indonesia salah satunya di Kabupaten Jember, seperti kasus yang ada yaitu distribusi ulang tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh tenaga honorer. Fenomena tersebut nampak pada kasus yang terjadi di Kabupaten Jember, yang di mana ASN diberikan tugas non-administratif seperti menyapu jalan setelah tenaga honorer dirumahkan. Kebijakan tersebut didasarkan pada Undang Undang No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur status kepegawaian lingkungan pemerintahan itu terdiri dari pegawai ASN dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) . Penelitian ini juga menganalisis berita dari akun tik tok iNews Jatim untuk menilai apakah langkah tersebut benar benar mencerminkan efisiensi anggaran atau justru menjdi solusi yang kurang tepat dalam tata kelola pemerintahan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur dan observasi, juga dilandasi oleh teori dari pengemukan kebijakan publik yaitu Thomas R Dye (2017). Hasil penelitian ini meninjukkan bahwa kebijakan ini berdampak terhadap efektivitas kerja, presepsi publik terhadap profesionalisme birokrasi, serta aspek kesejahteraan tenaga kerja. Dapat disimpulkan bahwa perlunya adanya evaluasi kebijakan penekanan tenaga honorer dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan beban kerja, efisiensi anggaran yang sesungguhnya, serta keberlanjutan layanan publik.
Gender Analysis of Prostitution Localization Closure Policy in Jember Regency Anggraeni, Friscilia Vita; Rachmaningsih, Emy Kholifah
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 2 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i2.52484

Abstract

This study critically explores the policy on the closure of prostitution areas in Jember Regency through a gender equity lens. The policy, established under Regional Regulation No. 14 of 2001 and Regent's Decree No. 188.45/39/012/2007, was grounded in moral considerations and supported by public demand. Nevertheless, its implementation has produced unintended consequences, particularly for former female sex workers who have lost their primary source of income, experienced persistent social stigma, and encountered limited access to empowerment programs designed to support their transition into alternative livelihoods. Using a qualitative descriptive approach, this research draws on interviews, observations, and document analysis. The data were examined through Miles and Huberman's interactive analysis model. The study adopts Caroline Moser's (1993) Gender Analysis Pathway to assess four key dimensions: access, participation, control, and benefits, while William N. Dunn's (2015) policy analysis framework is applied to evaluate the rationality and substance of the policy. The findings suggest that the closure policy has yet to embody the principles of gender equity. Former sex workers face reduced access to economic opportunities and information, are not meaningfully involved in policy processes, have limited control over their economic choices, and receive insufficient benefits due to weak program implementation. These conditions indicate a gap between policy intentions and practical outcomes. Therefore, this study advocates for a more inclusive and gender-responsive policy reformulation, emphasizing integrated rehabilitation efforts, vocational skill development, and sustained economic support to ensure long-term social and economic reintegration for affected women.
Co-Authors Emy Kholifah