<![CDATA[ABSTRAK Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perwujudan asas desentralisasi yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama pelayanan publik. Dalam praktiknya, daerah sering kali menghadapi keterbatasan jumlah dan kualitas aparatur sipil, sehingga memerlukan tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu daerah yang masih membutuhkan tenaga honorer dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan teknis. Namun, keberadaan tenaga honorer menghadapi persoalan serius terkait kepastian status hukum, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang tidak lagi mengakui istilah tenaga honorer secara formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum tenaga honorer dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Kubu Raya, serta memahami implikasi dari kebijakan nasional seperti penghapusan tenaga honorer dan transformasi menuju PPPK. Meskipun telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pengangkatan PPPK, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, seleksi yang ketat, dan ketidaksesuaian data administrasi. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Tenaga Honorer, ASN, PPPK, Kubu Raya ABSTRACT The implementation of local government is a manifestation of the principle of decentralization, which positions regional governments as the primary executors of public services. In practice, many regions face limitations in both the quantity and quality of civil servants, thereby requiring honorary personnel to meet bureaucratic demands. Kubu Raya Regency is one such region that continues to rely on honorary personnel across various sectors, including education, healthcare, and technical services. However, the legal status of honorary workers has become increasingly uncertain, particularly following the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus (ASN), which no longer formally recognizes the term "honorary personnel." This study aims to examine and analyze the legal status of honorary workers within the local government system, particularly in Kubu Raya Regency, and to explore the implications of national policies such as the elimination of honorary positions and the transition to Government Employees with Work Agreements (PPPK). Although Government Regulation Number 49 of 2018 provides a legal foundation for PPPK appointments, its implementation continues to face various challenges, including budgetary limitations, competitive selection processes, and administrative data inconsistencies. Keywords: Regional Government, Honorary Workers, Legal Status, PPPK, Civil Service Reform, Kubu Raya.]]>
