<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa pasca-kemerdekaan hingga era reformasi saat ini. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan ideal terus mengalami dinamika seiring perubahan politik, sosial, dan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi demokrasi di Indonesia tercermin dalam sepuluh pilar utama, antara lain: demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, kedaulatan rakyat, supremasi hukum (rule of law), pembagian kekuasaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang merdeka, otonomi daerah, pemerataan kemakmuran, dan keadilan sosial. Dalam konteks negara hukum, perkembangan demokrasi juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip konstitusional dan legalitas kekuasaan negara. Adapun perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi dalam empat fase utama: demokrasi federal-parlementer-liberal (1945–1959), demokrasi terpimpin (1959–1966), demokrasi Pancasila Orde Baru (1966–1998), dan demokrasi Pancasila era reformasi (1998–sekarang). Demokrasi Indonesia mengalami transformasi signifikan sejalan dengan perubahan rezim politik. Implikasinya, pemahaman terhadap dinamika demokrasi penting untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, adil, dan berbasis hukum.]]>
