<![CDATA[Inventarisasi merupakan kegiatan untuk pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan pada Barang Milik Daerah (BMD). Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui sistem inventarisasi aset dan kendala selama inventarisasi aset pada mesin fingerprint Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi (observasi, wawancara, dokumentasi) yang dilakukan di BKPSDM Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara reduksi data yang sudah di kumpulkan, menyajikan informasi data penelitian dan menarik kesimpulan. Temuan hasil penelitian ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dengan tahapan inventarisasi tahap persiapan (pembentukan tim dan penyiapan data awal), tahap pelaksanaan (pendataan, identifikasi, monitoring dan evaluasi), tahap pelaporan, dan tahap tindak lanjut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pembentukan tim inventarisasi BKPSDM Kota Surabaya sudah dilakukan namun belum adanya rencana kerja pada tugas dari tim inventarisasi BKPSDM Kota Surabaya. 2) Penyiapan data awal di BKPSDM Kota Surabaya antara lain seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Stock, Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berita acara penerimaan barang melalui aplikasi SIJAKA dan SIMBADA. 3) Pendataan dan identifikasi sudah dilakukan namun terkendala pada ketidaksingkronan antara data inventarisasi. 4) Monitoring belum dilaksanakan secara rutin dan tidak ada evaluasi. 5) Pelaporan internal di BKPSDM Kota Surabaya dilakukan satu tahun sekali dan lima tahun sekali di BPKAD. 6) Tindak lanjut inventarisasi aset di BKPSDM Kota Surabaya sudah dilaksanakan namun terdapat kendala pada tahap tindak lanjut koreksi, dan pencatatan. Kata Kunci : inventarisasi aset, mesin fingerprint, pendataan, pelaporan. Inventory is an activity for data collection, recording, and reporting the results of data collection on Regional Property (BMD). This research was conducted to find out the asset inventory system and obstacles during asset inventory on the Surabaya City Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) fingerprint machine in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 47 of 2021 concerning How to Implement Bookkeeping, Inventory, and Reporting of Regional Property. This research uses a qualitative method with a descriptive approach with triangulation data collection techniques (observation, interviews, documentation) conducted by BKPSDM Surabaya City. This research uses data analysis techniques by reducing the data that has been collected, presenting research data information and drawing conclusions. The findings of this study are based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 47 of 2021 concerning Procedures for the Implementation of Bookkeeping, Inventory, and Reporting of Regional Property with the inventory stages of the preparation stage (team formation and preparation of initial data), the implementation stage (data collection, identification, monitoring and evaluation), the reporting stage, and the follow-up stage. The results of this study show that: 1) the formation of the Surabaya City BKPSDM inventory team has been carried out but there is no work plan for the tasks of the Surabaya City BKPSDM inventory team. 2) Preparation of initial data at BKPSDM Surabaya City includes the Goods Inventory Card (KIB), Stock Card, Room Inventory Card (KIR), minutes of receipt of goods through the SIJAKA and SIMBADA applications. 3) Data collection and identification have been carried out but are constrained by the inconsistency between inventory data. 4) Monitoring has not been carried out regularly and there is no evaluation. 5) Internal reporting at BKPSDM Surabaya City is carried out once a year and once every five years at BPKAD. 6) Follow-up of asset inventory in BKPSDM Surabaya City has been carried out but there are obstacles at the follow-up stage of correction, and recording. Keywords: asset inventory, fingerprint machine, data collection, reporting.]]>
