Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Efektivitas Program Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Karah Enggar Pradini; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi layanan kependudukan berbasis elektronik yang menampilkan data pribadi seperti KTP dan KK dalam aplikasi digital untuk memberikan kemudahan, keamanan dan efisiensi dalam penggunaan identitas kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program aktivasi IKD di Kelurahan Karah Kota Surabaya, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan Teori Duncan dengan indikator Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program aktivasi IKD di Kelurahan Karah berjalan cukup efektif, namun masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan. Keterbatasan perangkat dan preferensi warga terhadap KTP fisik menjadi kendala. Sosialisasi telah dilakukan dengan berbagai cara, namun belum merata, sehingga masih terdapat warga yang belum memahami manfaat IKD. Sarana prasarana cukup memadai, namun gangguan sistem SIAK menjadi hambatan. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum, waktu pelayanan yang telah diatur secara efisien, prosedur yang mudah, serta responsivitas petugas dan sarana prasarana yang memadai. Faktor penghambat antara lain tantangan dalam menjangkau warga lanjut usia dan kurang terbiasa dengan teknologi, minimnya pemahaman masyarakat, dan gangguan sistem SIAK. Saran dalam penelitian ini yaitu peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi mengenai IKD, memberikan edukasi mengenai kesetaraan legalitas IKD dengan KTP fisik dan mendorong kerja sama lintas instansi agar IKD mulai diakui dalam layanan publik, serta gangguan sistem SIAK dapat dilaporkan secara berkala.