Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal De Facto SHARE Journal: Studi Hukum Keuangan Negara/Daerah
Roziqin
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Format Checks and Balances Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: Format of Checks and Balances Between The Audit Board and The House of Representatives Following The Strengthening of The Supervisory Function of The House of Representatives Roziqin
SHARE Journal Vol. 1 No. 1 (2025): JSHARE Vol. 1 No. 1, June 2025
Publisher : Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jshare.v1i1.1969

Abstract

The relationship between the House of Representatives DPR and other state institutions operates on a system of checks and balances to prevent abuse of power. This study analyzes the checks and balances structure between the Audit Board BPK and the DPR following the strengthening of the DPR's supervisory function in 2025, as set forth in an Amendment to the DPR's Rules of Procedure. Employing a normative legal method and statute approach, this study analyzes the hierarchy of regulations and the division of powers. Prior to the Amendment, checks and balances between the DPR and the BPK primarily involved the DPR selecting BPK members, offering advice on audit planning, and inquiry into audit results. The Amendment enhances DPR's capacity by empowering it to evaluate BPK members, thereby strengthening supervisory functions. Nonetheless, this change does not alter the fundamental checks and balances, as both DPR Regulations and Presidential Regulations are equal based on the legal hierarchy. Furthermore, both the BPK and DPR also have parallel authority, thereby confirming that the Amendment to the DPR’s Rules of Procedure serve only to strengthen the DPR's supervisory function without changing the established checks and balances between the BPK and DPR, as set out in existing laws and regulations.
Efektivitas Hukum Terhadap Penanganan Politik Uang Yang Terstruktur Sistematis dan Masif Pada Pemilihan Zulkifli; Ferdonal Ijasic Manurung; Roziqin
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.383

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas hukum terhadap penanganan politik uang yang terstruktur sistematis dan masif pada Pemilihan, dalam penanganan politik uang secara terstruktur,sistematis dan masif pada setiap tahapan pemilihan kerap mengalami permasalahan bahkan terdapat perbuatan politik uang namun tidak ditindak secara tegas, umumnya hal tersebut dikarenakan norma terkait politik uang secara terstruktur,sistematis dan masif masih belum efektif bekerja dimasyarakat atau terdapat faktor lain yang mempengaruhi norma tersebut sulit untuk diterapkan di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatis/Doktrinal dengan pendekatan Kasus dan Pendekatan perundangan-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan norma terkait politik uang secara terstruktur,sistematis dan masif merupakan norma yang lahir dari putusan mahkamah konstitusi kemudian diakomodir ke dalam ketentuan undang-undang terkait Pemilihan, norma terkait politik uang secara terstruktur,sistematis dan masif merupakan norma yang pembuktian sangat sulit dikarenakan norma tersebut merupakan norma yang mesti dibuktikan secara keseluruhan di samping itu lembaga penerap hukum Pemilihan dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu  memiliki batasan waktu untuk membuktikan unsur dalam norma tersebut, hal ini dapat diketahui dengan kinerja penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu  dalam dua tahapan Pemilihan terakhir (Pemilihan tahun 2020, 2024). Efektivitas hukum terkait politik uang secara terstruktur,sistematis dan masif juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada pada masyarakat.
Co-Authors Ferdonal Ijasic Manurung Zulkifli