<![CDATA[ABSTRAK ANALISIS PENGHENTIAN PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINGKAT PENYIDIKAN POLRES KUBU RAYA (STUDI KASUS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR: SPPP/3/V/2023) Penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara persetubuhan pada anak merupakan isu hukum yang penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak dan pelaksanaan kewenangan diskresi oleh aparat penegak hukum. Penulisan ini mengkaji legalitas penghentian penyidikan dalam kasus persetubuhan pada anak berdasarkan SP3 Nomor: SPPP/3/V/2023 oleh Polres Kubu Raya, yang dalam pelaksanaannya menggunakan alasan "batal demi hukum" dengan latar belakang pencabutan laporan, usia lanjut pelaku, serta keberadaan pelapor di luar negeri maka akan kesulitan jika di persidangan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan SP3 pada hukum acara pidana, prinsip-prinsip perlindungan anak, dan batasan diskresi penyidik. Pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual digunakan dalam metodologi hukum normatif penulisan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang terkait Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan praktik penghentian penyidikan oleh aparat penegak hukum dikaji untuk mengevaluasi data. Temuan penulisan menunjukkan bahwa penghentian penyidikan oleh SP3 melanggar proses hukum dan kepentingan terbaik anak, serta tidak memenuhi persyaratan legalitas dan proporsionalitas. Diputuskan bahwa tindakan diskresioner penyidik berada di luar kewenangannya (ultra vires) karena hubungan seksual dengan anak di bawah umur merupakan pelanggaran umum yang tidak memerlukan pencabutan laporan. Penulisan ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pengawasan atas diskresi penyidik dalam perkara kekerasan seksual pada anak serta menekankan pentingnya sistem peradilan yang berpihak pada korban. Kata Kunci: SP3, Diskresi Penyidik, Persetubuhan pada Anak, Hukum Acara Pidana, Perlindungan Anak."ƒ ABSTRACT LEGAL ANALYSIS OF INVESTIGATIONTERMINATION IN A CHILD SEXUAL INTERCOURSE CASE BY KUBU RAYA DISTRICT POLICE (A CASE STUDY OF SP3 NO. SPPP/3/V/2023) The termination of investigation (SP3) in cases of sexual intercourse with minors constitutes a significant legal issue, as it directly involves the protection of children's rights and the exercise of discretion by law enforcement authorities. This research examines the legality of the investigation termination based on SP3 Number: SPPP/3/V/2023 issued by the Kubu Raya Police Department, which was formally justified as "null and void by law," but was factually influenced by the withdrawal of the report, the perpetrator"™s advanced age, and the complainant"™s residence abroad. The study aims to assess whether the SP3 issuance aligns with the provisions of criminal procedural law, child protection principles, and the boundaries of investigative discretion. This study adopts a normative legal technique that incorporates legislative, case, and conceptual methods. The data were evaluated using legal studies of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), the Child Protection Law, and the Law on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), as well as the practice of investigation termination by law enforcement agents. The results demonstrate that the issue of the SP3 does not completely correspond with the criteria of legality and proportionality, as well as the norms of due process of law and the best interests of the child. The investigator"™s discretion is deemed to have exceeded its lawful authority (ultra vires), considering that sexual intercourse with a child is classified as a general offense that is not contingent upon the withdrawal of a complaint. This study recommends strengthening regulations and oversight of police discretion in cases of sexual violence against children and emphasizes the importance of a justice system that prioritizes victim protection. Keywords: SP3, Investigative Discretion, Child Sexual Offense, Criminal Procedure Law, Child Protection.]]>
