<![CDATA[Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan moral dan keadilan sosial. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur sanksi tegas, praktik korupsi masih berlangsung secara sistematis. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pemidanaan dalam Pasal 2 dan 3, yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dalam hukum pidana Islam, korupsi dalam segala bentuknya, dikategorikan sebagai perbuatan haram yang masuk dalam kategori jarimah ta’zir, dan dimungkinkan pula adanya sanksi yang lebih berat untuk memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip khiyānah, ghulūl, dan risywah dalam hukum Islam dengan hukum positif Indonesia. Kontribusi penelitian diharapkan memperkuat regulasi sekaligus menanamkan nilai moral Islam dalam strategi pemberantasan korupsi yang lebih adil dan efektif. Kata Kunci: Jinayah, korupsi, pemberantasan Abstract: Corruption is an extraordinary crime that not only harms state finances, but also damages moral order and social justice. In Indonesia, despite Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 stipulating strict sanctions, corruption continues to occur systematically. This study aims to analyze criminal acts of corruption from the perspective of Islamic criminal law and the Corruption Eradication Law. The study uses a qualitative approach with a juridical-normative method through literature review and descriptive-comparative analysis. The results of the study show inconsistencies in the punishment stipulated in Articles 2 and 3, which cause legal uncertainty. In Islamic criminal law, corruption in all its forms is categorized as a haram act that falls under the category of jarimah ta'zir, and it is also possible that heavier sanctions will be imposed to provide a deterrent effect and maintain social order and justice. The novelty of this study lies in the integration of the principles of khiyānah, ghulūl, and risywah in Islamic law with Indonesian positive law. The contribution of this study is expected to strengthen regulations while instilling Islamic moral values in a more just and effective anti-corruption strategy. Keyword: Crime, corruption, eradication]]>
